Khofifah Ragukan Kepala Daerah ke Luar Negeri Tanpa Pakai APBD

Kegiatan Walikota Surabaya Tri Rismaharini ke luar negeri tergolong padat. Tercatat sudah 9 kali Risma melakukan kunjungan ke luar negeri. Namun Risma mengaku dengan tegas bahwa kepergiannya ke luar negeri tanpa menggunakan biaya APBD.

Namun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa meragukan pernyataan Risma yang keluar negeri tanpa menggunakan APBD.

"Surat yang masuk (ke Gubernur Jatim) rata-rata APBD. Jadi kalau betul dibiaya dari pengundang, berarti double budget (anggaran ganda) atau suratnya salah ketik,” katanya Khofifah di Grand City, Surabaya, Jumat 22 November 2019.

Khofifah membeberkan, ketika ada kepala daerah yang izin keluar negeri, di setiap surat yang dikirim tercantum tujuan dan siapa yang membiayai. Khofifah menegaskan bahwa rata-rata menggunakan APBD.

"Boleh dicek suratnya (izin keluar negeri), karena surat ini sampai ke Kemendagri (kementerian dalam negeri). Kalau diundang dengan biaya pengundang itu biasa. Kalau memang dibiayai (pengundang) saya takut double budget," katanya.

Sementara diketahui, dalam waktu dekat Risma kembali akan berangkat Turki. Tujuannya, memenuhi undangan Partai Pembangunan dan Keadilan untuk memperingati hari-hak Perempuan. Terkait hal tersebut, Khofifah mengaku sudah menerima surat izin dari Risma.

“Saya sudah membaca surat dan menggunakan APBD. Sementara saya membaca link berita katanya tidak pakai APBD. Jangan-jangan salah ketik. Bisa direvisi kalau salah ketik. Tapi kalau bukan salah ketik, saya takut dobel budget. Mudah-mudahan salah ketik," kata Khofifah.

Lalu, saat ditanya apakah izin ke luar negeri yang diajukan Risma disertujui, Khofifah enggan berkomentar. “Sek lho ya,” kata Khofifah.

Diberitakan sebelumnya, Risma melalui Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menyatakan, agenda kunjungan kerja Wali Kota Surabaya keluar negeri tidak menggunakan APBD.

Mayoritas pembiayaan atau akomodasi selama perjalanan ke luar negeri ditanggung oleh pengundang. Bahkan, tak jarang pula akomodasi itu ditanggung oleh The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG Aspac), karena Risma juga menjabat Presiden UCLG Aspac.

"Ada pemberitaan yang kurang tepat yang harus diluruskan. Di antaranya, Bu Wali tidak sampai 14 kali hanya 9 kali. Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri Bu Wali,” kata Febri, Selasa 19 November 2019.

Febri mengatakan, dari 9 agenda tersebut semua adalah undangan bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biayanya, mayoritas dibiayai pengundang sehingga lawatan tersebut tidak memberatkan APBD Kota Surabaya.

Contohnya agenda pada 19 Februari 2019 di New York, Amerika Serikat, Risma diundang Presiden Majelis Umum PBB dan Direktur FAO. Biaya ke Amerika Serikat tersebut sepenuhnya ditanggung panitia. Dalam kunjungan itu, Risma menjadi pembicara terkait ketahanan pangan dan program urban farming di Surabaya.

Selain itu, Febri menyebut, Tri Rismaharini juga sering ke luar negeri dalam kapasitasnya sebagai Presiden UCLG Aspac. Seperti pada 21-24 Mei 2019 di Yi Wu Tiongkok, 4-7 September di Makati Filipina, 24-25 September di New York dan pada 15-18 Oktober di Cologne, Jerman.

“Kunjungan-kunjungan itu tidak menggunakan APBD Kota Surabaya sama sekali. Semua biaya ditanggung pengundang. Dan yang lebih membanggakan lagi untuk Surabaya, Bu Risma diundang dan memberikan paparan atau sebagai pembicara. Bukan sekadar diundang untuk menghadiri atau hanya ceremonial belaka,” ucap Febri.