KH Ma'ruf Amin Serukan Rekonsiliasi Nasional
Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menyerukan rekonsiliasi nasional usai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden dan legislatif 2019, dan mengatakan telah dihubungi Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno untuk bertemu terkait upaya tersebut.
"Dihubungi kemarin. Tapi masih belum sempat ketemu mungkin karena masih sama-sama sibuk," katanya kepada wartawan usai bersilaturahim di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, Surabaya, Minggu, 28 April 2019 sore.
Terlepas dari ajakan Sandiaga Uno untuk bertemu, dalam kesempatan itu, Ma'ruf mengimbau agar segenap masyarakat Indonesia untuk menerima apapun hasil pemilu 2019 yang nantinya secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Pemilu itu kan untuk memilih pemimpin terbaik. Sebelumnya kita juga telah berikrar untuk siap menang dan kalah. Jangan sampai siap menang tapi tidak siap kalah," katanya.
Pasangan Jokowi-Ma'ruf sementara ini dinyatakan sebagai pemenang pemilu presiden 2019 berdasarkan penghitungan cepat atau "Quick Count" oleh berbagai lembaga survei.
Menurut Ma'ruf, seandainya hasil Quick Count itu memang benar, maka tugas besar yang akan pertama kali dilakukannya bersama Jokowi ke depan adalah merajut kembali keutuhan bangsa Indonesia yang telah terkoyak oleh pemilu presiden dan legislatif.
"Politik identitas sekarang ini semakin mengeras. Kelompok radikal telah masuk ke dunia politik untuk menyalurkan aspirasinya. Itu tantangan dunia perpolitikan kita sekarang," ujarnya.
Aliran intoleran yang marak di Indonesia sekarang ini, menurut dia, mirip dengan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah selama beberapa tahun terakhir.
"Organisasi NU sebagai kekuatan Islam terbesar punya tanggung jawab besar untuk mengawal agar aliran intoleran tidak berkembang di Indonesia," ucap mantan Rais Aam NU, yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini.
Ma'ruf memastikan bersama Jokowi ke depan bertekad membangun dan menyejahterakan bangsa Indonesia.
"Tekad kami adalah mengubah Indonesia sebagai 'middle income country' menjadi 'high income country'. Untuk mencapainya kita harus bergeser dari kondisi yang terjadi sekarang," ujarnya. (wit/ant)