Ketua MPR Minta Gaji Pejabat Sekelas Bupati Dinaikan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini acap meringkus pejabat lewat operasi tangkap tangan (OTT). 

Yang terbaru, lembaga antirasuah ini menagkap tangan Bupati Batubara, Arya Zulkarnaen serta lima orang dari unsur DPRD, BUMD, dan pihak swasta setempat.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan yang mendengar kabar itu, lantas merasa prihatin atas pejabat negara yang kedapatan ditangkap KPK.

Apalagi peristiwa OTT kepada pejabat negara tidak sekali dua kali terjadi.

“Innalillahi wainnailaihi rojiun,” ucap Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat, 15 September 2017.

Zulkifli lalu mengingatkan kepada pejabat terpilih yang mengemban kepercayaan rakyat jangan sampai punya orientasi seseorang ingin terpilih sebagai pejabat yakni karena harta.

“Jadi bupati itu bukan jalan mencari kaya. Bukan jalan mencari proyek, dan bukan jalan untuk mencari harta,” ujarnya.

MEnurutnya, orang yang diamanatkan menjadi bupati atau pejabat negara lainnya wajib menaati sumpah jabatan dan konstitusi serta aturan untuk melayani rakyat dan negara.

“Kita harus meluruskan cita-cita dan tujuan kita untuk menjadi DPR atau menjadi pejabat,” katanya.

Demi menghindari tindak korupsi yang terus terjadi, Zulkifli lalu berharap ada perbaikan aturan soal gaji pejabat negara. Politisi PAN ini sadar jika gaji pejabat sekelas bupati terbilang rendah.

Hal itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan seseorang untuk berkampanye agar terpilih sebagai pejabat.

“Apabila tidak ada aturan (menaikan gaji), korupsi tidak akan bisa hilang,” pungkasnya. (kuy)