Ketua DPR RI Sayangkan Mulai Ada Pengabaian Prosedur Prokes

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pihak tetap waspada dan jangan lengah meski laju penularan Covid-19 terus menurun, Rabu 15 September 2021.

Menurutnya, kewaspadaan justru perlu ditingkatkan mengingat mulai terjadi pengabaian prosedur, seperti 3.000-an lebih orang yang kedapatan berkeliaran meski terpapar Covid-19.

“Hal ini menandakan perlunya pengetatan pengawasan. Walaupun PPKM terus mengalami tren penurunan status, jangan lengah, jangan kendur, agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus lagi,” kata Puan, dalam pernyataan tertulis yang diterima Ngopibareng.id, Rabu, 15 September 2021.

Kementerian kesehatan (Kemenkes) melaporkan sebanyak 3.830 orang berstatus 'hitam' terdeteksi berkeliaran di tempat umum, termasuk mal, bandara, stasiun, transportasi umum, hingga restoran, lewat aplikasi PeduliLindungi. Status hitam sendiri berarti orang yang terpapar atau merupakan kontak erat dengan pasien Covid-19.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Ketua DPR RI meminta Satgas Penanganan Covid-19 menerjunkan tim reaksi cepat jika mengetahui adanya orang berstatus hitam yang berkeliaran di tempat umum. Puan menilai, aplikasi PeduliLindungi bisa menjadi dasar pelacakan (tracing).

“Pasien-pasien Covid-19 yang berada di tempat umum agar segera dilakukan karantina untuk menghindari penularan, dan dirawat sebaik mungkin hingga mereka sembuh,” tuturnya.

Pemerintah sendiri memutuskan memperpanjang PPKM level 2, 3, dan 4 di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali. Saat ini tidak ada provinsi di Jawa-Bali yang berstatus PPKM Level 4 setelah Bali turun status menjadi PPKM Level 3. Meski begitu masih ada beberapa kota/kabupaten yang berada di level 4.

Di daerah luar Jawa-Bali juga tidak ada provinsi dengan status PPKM level 4, walaupun 23 kabupaten/kota masih diterapkan PPKM level 4 yang menandakan kasus Covid-19 masih tinggi di daerah-daerah tersebut.

“Melandainya kasus Covid ini harus dijadikan momentum untuk berbenah, siapkan infrastruktur kesehatan, terutama infrastruktur khusus untuk menangani kasus-kasus corona,” pesan Puan.

Dengan infrastruktur kesehatan yang memadai, diharapkan tidak ada lagi gelombang Covid-19 berikutnya. Puan mengatakan, sarana dan prasarana bagi masyarakat terkait Covid-19 juga harus dimaksimalkan.

Puan pun meminta pemerintah mengoptimalkan mitigasi kemungkinan-kemungkinan yang muncul dampak Covid-19, mengingat virus Corona juga terus bermutasi.

Ia juga mengingatkan perlunya memperkuat penanganan di hulu melalui program 3T (testing, tracing, treatment) agar ketika ada kasus bisa segera ditangani, termasuk isolasi terhadap pasien.

“Terus gencarkan vaksinasi Covid-19, apalagi pemerintah pusat kini memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM. Ini jadi PR bagi pemerintah daerah, sebab bisa saja wilayahnya kembali naik status PPKM jika target capaian vaksinasi tidak terpenuhi,” papar Puan.

Dalam aturan terbaru perpanjangan PPKM, pemerintah menambah sejumlah relaksasi, seperti uji coba pembukaan bioskop dan tempat wisata untuk daerah dengan PPKM Level 3, 2, dan 1. Puan pun berpesan agar relaksasi tersebut tetap mempertimbangkan potensi terjadinya kerumunan.

Untuk sektor-sektor tertentu seperti pembukaan bioskop dan tempat wisata di wilayah hijau harus dilakukan secara hati-hati. Termasuk juga pembelajaran tatap muka (PTM) juga perlu ada evaluasi berkala.

“Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang tak kenal lelah merawat saudara-saudara kita yang sakit. Dan tentunya juga kepada masyarakat atas kerjasamanya selama penerapan PPKM,” ujar Puan.