Ketua DPD RI Minta Khofifah Perhatikan Kondisi Atlet Puslatda

Pemotongan anggaran yang dilakukan sepihak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terhadap anggaran hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mendapat perhatian Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Atlet maupun pelatih menjadi korban karena program latihan yang dirancang untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) menjadi amburadul. Padahal, target yang diusung bukan main yakni menjadi juara umum.

Karena itu, LaNyalla meminta kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa maupun pihak yang berwenang untuk segera merespon keluhan tersebut. Pasalnya, selama ini tidak ada respon dari pemerintah yang daoat mengganggu persiapan atlet.

"Kita mengingatkan Pemprov Jatim agar tidak mengurangi anggaran Puslatda. Karena, hal tersebut dapat menurunkan semangat para atlet," kata LaNyalla, Jumat 7 Mei 2021.

Menurut LaNyalla, persiapan atlet memerlukan biaya ekstra yang sejalan dengan target yang ingin dicapai. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program di tahap finalisasi yakni training camp atau try out luar negeri, yang mengerikan lagi jumlah atlet yang diberangkatkan bisa berkurang.

"Salah satu imbasnya adalah jumlah kontingen yang berangkat. Bisa jadi Jatim tidak mengikutsertakan cabang-cabang olahraga tertentu serta pemotongan anggaran gaji serta logistik," katanya

LaNyalla sangat menyayangkan jika Pemprov Jatim tidak segera merespon keluhan dan keberatan para atlet. "Selain fisik yang terganggu melalui latihan yang kurang maksimal, fokus atlet juga bisa berkurang. Imbas juga bisa terjadi pada ofisial tim dan pelayanan terhadap atlet," ujar senator asal Jatim itu.

Seperti dikabarkan sebelumnya, anggaran untuk Puslatda Jawa Timur awalnya diusulkan sebesar Rp425 miliar oleh KONI Jatim. Namun, karena masih dalam situasi pandemi pemprov meminta agar dikurangi sehingga disepakati Rp390 miliar.

Namun, anggaran itu digedok tak sesuai kesepakatan menjadi Rp192 miliar. Anggaran yang sudah minim tersebut, ternyata kembali disunat menjadi Rp169 miliar.