Ketua DEN Minta Bupati Banyuwangi Berbagi Pengalaman Program Digitalisasi

Banyuwangi menjadi  pilot project digitalisasi bantuan sosial (Bansos) nasional. Berbagai program digitalisasi Banyuwangi dipaparkan dalam rapat koordinasi (Rakor) penyempurnaan digitalisasi Bansos, di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025. 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pun mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi. 

Luhut yang juga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah meminta Bupati Banyuwangi bisa berbagi pengalaman membangun digitalisasi Banyuwangi ke daerah-daerah di Indonesia.

"Itu Keren. Saran saya ke Kemendagri. Saya akan minta Mendagri (Tito Karnavian) untuk bikin rapat umum bisa zoom, dan Ibu Bupati Banyuwangi bisa share pengalaman ke daerah-daerah," kata Luhut.

Dalam Rakor yangdihadiri empat menteri dan empat wakil menteri, serta pimpinan kementerian dan lembaga itu Luhut juga meminta Kemendagri memastikan daerah lain sudah siap menjalankan digitalisasi setelah Banyuwangi sudah mulai menerapkan digitalisasi bansos.

"Daerah sudah harus disiapkan. Berikan saja model Banyuwangi. Jadi ketika Banyuwangi sudah memulai, mereka sudah dalam titik tertentu," pinta Luhut. 

Digitalisasi Bansos ini, menurut Luhut, akan memberi dampak signifikan terhadap efektivitas bansos. Dengan penerapan sistem digital yang terintegrasi, penyaluran bantuan seperti bansos tunai, subsidi, dan stimulus bisa lebih tepat sasaran dan menghindari pemborosan anggaran.

Luhut menegaskan, bansos yang tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran juga akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3%-0,4%.

Ipuk Fiestiandani hadir dalam rakor tersebut karena Banyuwangi menjadi pilot project digitalisasi Bansos, yang rencananya akan diluncurkan pada September 2025.

Dalam momen Rakor itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani memaparkan berbagai program digitalisasi yang dilaksanakan di Banyuwangi. Dia menyebut, transformasi digitalisasi Banyuwangi telah berproses panjang dalam digitalisasi sejak 2013. 

"Hingga awal 2025 kami memiliki program B-One Id (Banyuwangi Satu Id), di mana semua layanan bisa diakses menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Mulai layanan kemiskinan, kesehatan, perizinan, dan lainnya," kata Ipuk. 

Dengan penyempurnaan digitalisasi bansos dari pemerintah ini, kata Ipuk, akan memiliki dampak yang besar pada layanan masyarakat. Karena bisa menjangkau ke sektor manapun tidak hanya terkait bansos. 

"Kami berterima kasih karena apa yang kami lakukan di-support oleh pemerintah pusat, dan ini bisa menguatkan apa yang sudah kami lakukan di daerah," terangnya.