24 Positif dari Tracing Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan pemerintah terus menggalakan tracing (pelacakan) untuk mencegah penularan Covid-19.

Wiku mencontohkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang sudah melakukan tracing kepada kontak terdekat dari Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Tracing dilakukan kepada 437 orang yang kontak erat dengan gubernur dan wakil gubernur.

"Dari tracing tersebut, ditemukan sebanyak 24 orang positif Covid-19. Rinciannya, 5 orang berasal dari kontak erat gubernur, dan 19 orang kontak erat wakil gubernur," kata
Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulis yang juga disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 4 Desember 2020.

Untuk menekan penularan Covid-19, ia mendorong Satgas Covid-19 semua daerah untuk bertindak tegas dan berani membubarkan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Sehubungan dengan upaya Pemerintah memutus mata rantai penularan Covid-19 Satgas pusat dikatakan terus berkoordinasi dengan satgas di daerah termasuk penyelenggaraan pemilu. Tujuannya untuk memastikan pemilihan kepala daerah serentak berjalan bebas Covid-19 dan sesuau dengan protokol Kesehatan.

Pemerintah juga telah menandatangani surat keputusan bersama yang merevisi jumlah cuti bersama akhir tahun 2020. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi meningkatnya kasus positif Covid-19 akibat periode libur panjang sebelumnya.

"Saya tekankan kepada pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan tanpa pandang bulu. Daerah harus tegas dan berani membubarkan kerumunan," kata Wiku.

Berbicara mengenai alat kesehatan dari pemerintah untuk 34 Provinsi yang didistribusikan melalui Satgas Penanganan Covid-19, oleh Wiku disebutkan berjumlah 1.315 portable ventilator.

Apabila keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan, diminta segera melaporkan kepada Satgas Covid-19. Pelayanan kesehatan di berbagai daerah tidak boleh terhambat karena kekurangan alat kesehatan.

"Jangan sampai keterbatasan alat kesehatan menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," kata Wiku.

Soal keterisian tempat tidur, Wiku merujuk pada data Rumah Sakit Online Kementerian Kesehatan. Secara nasional, rasio pemanfaatan tempat tidur isolasi dan ICU Covid-19 per 1 Desember 2020, ialah 57,97%. Provinsi dengan angka keterisian tempat tidur tertinggi ialah Jawa Barat yaitu 77%. Sedangkan terendah pada Maluku Utara sebesar 10%.

Antisipasi yang telah dirancang jika terjadi lonjakan kasus sudah disiapkan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat bisa terjamin apapun situasinya.

Menutut Wiku, Kementerian Kesehatan saat ini sudah membuat rekayasa pelayanan kesehatan, sesuai dengan besar lonjakan kebutuhan tempat tidur yang tinggi di rumah sakit. Jika terjadi kenaikan pasien sebesar 20 sampai dengan 50 persen, maka pelayanan dapat beroperasi tanpa perubahan apapun, karena pada dasarnya rumah sakit masih dapat menampung.

Jika kenaikan pasien lebih dari 50 sampai dengan 100 persen, maka rumah sakit dapat menggunakan ruang perawatan umum menjadi ruang perawatan pasien Covid-19. Lalu, jika kenaikan pasien lebih dari 100 persen, maka dapat mendirikan tenda darurat di area rumah sakit, atau mendirikan rumah sakit lapangan, atau darurat bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI, mendirikan di luar area rumah sakit.