Kesulitan Kayu Sengon, FMP Jatim Wadul DPRD Kabupaten Kediri

Sejak 2 tahun terakhir para pelaku usaha pabrik kayu triplek atau industri playwood mengalami kontraksi secara dahsyat. Terutama akibat minimnya pasokan bahan baku berupa kayu sengon.

Ironisnya selama kurun waktu 2 tahun berjalan, seakan para pelaku industri ini dibiarkan begitu saja mencari jalan keluar sendiri tanpa ada pertolongan solusi dari pihak pemerintah.

Fuad Abdullah selaku ketua Forum Masyarakat Perkayuan (FMP) Jawa Timur menyampaikan keluh kesahnya di hadapan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri, Khusnul Arif, Jumat 10 Mei 2024.

Ia memulai dengan menyampaikan terdapat ribuan pabrik kayu dari skala kecil hingga besar di Jawa Timur. Jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dan tidak langsung mencapai 5 juta jiwa lebih. Mulai dari pengusaha pembibitan sengon, petani, pengepul kayu, karyawan pabrik dan lainya.

Industri ini menghasilkan produk triplek berbahan kayu sengon dan sejenisnya. Menginjak tahun 2000 industri ini tumbuh subur di Jawa Timur seiring program dari pemerintah tentang sengonisasi sehingga memicu tumbuhnya industri playwood.

Namun, industri playwood di Jawa Timur mengalami kendala ketika BUMN ikut terlibat masuk di Industri itu. Padahal sumber bahan baku utama pabrik yang dikelola oleh putra daerah itu hanya berskala kecil dan menengah.

"Ratusan ribu hektar lahan yang tersebar di Jawa Timur, dulunya menjadi pasokan utama. Semenjak mereka (perusahaan BUMN) masuk menjadi pemain industri, pelan tapi pasti industri rakyat yang ada mulai kesulitan bahan baku kayu sengon," katanya, Jumat 10 Mei 2024 di Kediri.

Menurut pria yang dulunya bekerja sebagai mantan wartawan tersebut, ia ingin menyadarkan kembali penyelamatan industri padat karya. "Usaha ini menyerap tenaga kerja. Rata-rata kita ini menyerap minimal 100-200 karyawan satu perusahaan. Kita harapkan pemerintah segera sadar bahwa ini dampak negatifnya akan terjadi PHK massal dalam jumlah jutaan orang," terangnya.

"Kita berharap kepada pemerintah bersama BUMN untuk bersinergi melakukan penanaman bersama. Kolaborasi yang selama ini didengungkan oleh pemerintah kita jalankan bersama industri yang sudah ada, agar industri dapat berjalan normal," harapnya.

Di depan Khusnul Arif, ia menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta BUMN terkait untuk melakukan penanaman kembali sengon dan jabon untuk mengembalikan pasokan, kemudian keringanan pajak 5 hingga 6 persen untuk seluruh jenis pajak, serta keterlibatan swasta dalam penanaman kayu sengon dan jabon.

Persoalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha perkayuan di Kabupaten Kediri ini ternyata juga didengar oleh anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri Khusnul Arif. Pria yang akrab disapa Mas Pipin ini berharap pemda memberikan perhatian terhadap industri perkayuan.

"Sebab bagaimanapun, dengan bisnis itu berjalan maka tercipta lapangan pekerjaan yang bagus. Tadi disampaikan juga ada sekitar 10 ribuan karyawan yang dipekerjakan di industri perkayuan di Kediri. Dengan berhentinya suplai bahan kayu pada perusahaan otomatis banyak sekali dalam tanda kutip masyarakat 10 ribu tadi kehilangan pekerjaan. Saya mohon ada perhatian dari Pemda untuk membuka diri," pungkasnya.