Kerusuhan di India, Pemerintah Harus Maksimalkan Peran Diplomasi

Ketua PP Muhammadiyah Syafiq Mughni berharap pemerintah RI memaksimalkan perannya dalam berdiplomasi. Ia mengatakan hal itu, menanggapi kekerasan sektarian yang semakin memanas dan menyasar kaum Muslimin di India.

"Karena itu kita berharap banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan lembaga internasional. Sebab, Muhammadiyah hanyalah organisasi sosial keagamaan dan bukan organisasi politik," jelas Syafiq, dalam keteangannya, Sabtu 29 Februari 2020.

Syafiq melihat ketegangan sektarian dapat meluas di wilayah kawasan jika tidak diatasi dengan baik.

"Kita berharap konflik dan ketegangan bisa segera berakhir dan menjunjung tinggi semangat kemanusiaan keadilan dan melihat bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa ada diskriminasi antara satu dengan lainnya," ucap Syafiq menyinggung akar masalah konflik.

Kekerasan sektarian yang muncul merupakan rangkaian kekerasan antara pendukung dan penentang UU kewarganegaraan Citizienship Amendement Bill (CAB) yang diskriminatif terhadap umat Muslim.

Mengutip kantor berita Reuters hingga hari ini, Sabtu (29/2) kekerasan yang semakin meluas menyasar tempat-tempat peribadatan di New Delhi telah merenggut sedikitnya 38 korban meninggal dunia.

Atas perkembangan itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid pun meminta Kementerian Luar Negeri RI segera melakukan langkah strategis untuk memastikan keamanan WNI yang berada di India.