Kereta Cepat Jakarta - Surabaya Masuk Blue Print Rencana Kemenhub

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mendukung penuh pengembangan kereta cepat Jakarta - Surabaya. Sebelumnya rute kereta cepat ada di Jakarta - Bandung dan akan diperpanjang hingga Surabaya. Baginya, adanya kereta cepat hingga Surabaya ini akan semakin mendukung sektor industri di Surabaya.

"Semoga yang disampaikan Pak Menteri (Perhubungan) bisa terwujud (kereta cepat) Surabaya-Jakarta. Karena bisnis banyak yang di Surabaya dan Jakarta," kata Eri di sela event RUN HUB 2023 di Balai Kota Surabaya, Minggu, 8 Oktober 2023.

Menurutnya, apabila kereta cepat Jakarta-Surabaya terealisasi, maka masyarakat akan lebih banyak pilihan moda transportasi. Baik itu melalui jalur udara pesawat maupun kereta cepat. "Kami akan support penuh dan berdoa semoga bisa terwujud (kereta cepat) Surabaya-Jakarta," ujarnya.

Meski demikian, Eri mengakui, saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Pemkot Surabaya soal rencana tersebut. Namun begitu, rencana ini sudah dimasukkan ke dalam blue print perencanaan Kemenhub. "Belum disampaikan, dibahas. Tapi itu yang dimasukkan Pak Menteri (Perhubungan) di perencanaan Kementerian Perhubungan. Semoga bisa terwujud," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menjelaskan, bahwa pihaknya telah diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat blue print rancangan dari Bandung ke Surabaya. "Yang disampaikan Pak Jokowi, kami diperintahkan untuk membuat blue print dari Bandung sampai ke Surabaya. Tentu apa yang kita buat adalah satu konsep yang meneruskan apa yang sudah kita letakkan pada dasar transformasi dari kereta cepat," kata Menhub Budi.

Menhub Budi juga menyatakan, bahwa pemerintah telah membuktikan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa terealisasi. Karenanya, pihaknya kemudian membuat mapping atau rancangan dengan variabel-variabel tertentu yang membuat kereta api nanti lebih efisien. Karena jarak tempuh Jakarta - Surabaya hanya 3,5 jam. '

Menurut dia, variabel perhitungan itu salah satunya terkait dengan cost atau biaya. Perhitungan cost ini tentu memperhatikan jalur atau jalan mana saja yang akan dilalui oleh kereta cepat tersebut. "Nah, itu mempengaruhi. Terus cara, terus daya beli masyarakat, ini dihitung sebagai suatu optimalisasi," jelasnya.

Namun begitu, Menhub Budi menegaskan, bahwa keberadaan kereta cepat itu bukan semata-mata untuk komersial. Keberadaan transportasi itu tentu harus ada tanggung jawab bersama baik pihak swasta atau pemerintah. "Justru yang akan mendapatkan bangkitan ekonomi itu adalah kota-kota yang dilalui. Dan cost yang dikeluarkan pada kereta cepat, terbayarkan pada bangkitnya ekonomi di banyak daerah. Katakanlah Purwokerto, Cirebon, Jogja, Solo dan Surabaya, pasti akan kegiatan ekonomi bertambah," tandasnya.