Keracunan MBG di Sidoarjo, DPR Ingatkan SPPG Soal Standar Keamanan
Kasus dugaan keracunan massal yang dialami ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Sidoarjo, menjadi perhatian serius Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono.
Bambang Haryo menilai kejadian yang berdampak terhadap sekitar 700 santri tersebut menjadi momentum untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan.
Menurut Bambang Haryo, penanganan korban saja tidak cukup. Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menjenguk salah satu korban dugaan keracunan MBG di Sidoarjo, Sabtu, 5 September 2026. “Saya melihat salah satu pasien, korban dari kejadian keracunan yang terjadi di wilayah Sidoarjo. Ini satu dari sekitar 700 yang mengalami sakit akibat kejadian tersebut,” kata Bambang Haryo.»
Ia menilai adanya kasus tersebut menunjukkan terdapat persoalan dalam pelaksanaan program MBG yang harus segera dievaluasi. Bambang Haryo juga mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah melakukan evaluasi serta memberikan tindakan terhadap SPPG yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
“Sudah jelas ada satu kesalahan dan ini sudah dievaluasi oleh BGN. Yang bersangkutan langsung ditindak,” ujarnya.
Pengawasan SPPG Harus Menyeluruh
Bambang Haryo menegaskan pengawasan terhadap SPPG tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul masalah. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan.
Menurutnya, pengawasan perlu mencakup seluruh proses, mulai dari pemilihan dan pengadaan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat. “Ini harus dilakukan evaluasi ketat dan diawasi ketat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya informasi mengenai keluhan terhadap makanan yang disebut telah muncul sebelum kasus dugaan keracunan terjadi. Menurut Bambang Haryo, setiap keluhan masyarakat harus segera ditindaklanjuti dan tidak boleh diabaikan.
Ia mengingatkan, respons cepat terhadap laporan masyarakat penting untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi kejadian yang lebih besar dan berdampak terhadap banyak penerima manfaat.
Masyarakat Diminta Aktif Melapor
Untuk memperkuat pengawasan, Bambang Haryo menyebut BGN telah menyediakan Call Center 127 sebagai sarana pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.
Masyarakat dapat memanfaatkan kanal tersebut apabila menemukan dugaan kejanggalan, termasuk persoalan pada makanan yang disediakan SPPG maupun layanan yang diterima penerima manfaat.
“Semua masyarakat bisa melaporkan kalau dari MBG, mulai dari SPPG sampai penerima manfaat, terjadi kejanggalan ataupun makanan yang menurut mereka kurang layak,” ujarnya.
Namun, menurut Bambang Haryo, keberadaan kanal pengaduan harus dibarengi dengan respons cepat dari BGN. Setiap laporan perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti agar pengawasan terhadap program MBG berjalan efektif.
Ia bahkan mengingatkan bahwa kelalaian dalam penyediaan makanan dapat memiliki konsekuensi hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
“Kalau ada kelalaian atau kesengajaan, tentu bisa masuk masalah hukum. Karena itu saya minta semua SPPG betul-betul memberikan pelayanan sesuai standar dan prosedur yang benar,” katanya.
Pemkab Sidoarjo Apresiasi Penanganan Korban
Selain menyoroti pengawasan SPPG, Bambang Haryo mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani para santri yang mengalami gangguan kesehatan.
Menurut dia, pemerintah daerah bergerak dengan mengoordinasikan penanganan korban di sejumlah rumah sakit. Pemkab Sidoarjo juga mengambil alih biaya pengobatan para pasien.
“Pemerintah Daerah langsung mengambil alih biaya pengobatan dan sebagainya. Jadi, ini adalah satu tindakan yang luar biasa,” katanya.
Sementara itu, Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, Eka Rosina, mengatakan rumah sakit langsung melakukan persiapan setelah menerima informasi mengenai para santri yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Koordinasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan Sidoarjo untuk memastikan kesiapan pelayanan medis, termasuk ambulans dan instalasi gawat darurat (IGD).
“Respons time kami cukup cepat. Dinkes Sidoarjo sudah menghubungi semua rumah sakit, termasuk RS Eka Rosina. Kami juga menyiapkan segala sesuatunya, termasuk ambulans dan IGD untuk menerima santri-santri,” ujar Eka.
Menurut Eka, keluhan yang dialami pasien antara lain mual, diare, lemas, dan pusing. Setelah tiba di rumah sakit, pasien menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.
Pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut dirawat inap, sedangkan mereka yang kondisinya memungkinkan untuk menjalani perawatan di rumah diperbolehkan pulang. “Yang perlu dirawat inap tentu kami rawat inap. Yang cukup rawat jalan kami pulangkan,” katanya.
Eka memastikan pemantauan terhadap pasien tetap dilakukan hingga kondisi mereka membaik. Bagi pasien yang masih mengalami keluhan, rumah sakit memberikan pengobatan lanjutan.
“Alhamdulillah sudah sembuh dan cepat. Kalau masih ada keluhan seperti perut yang belum enak, tetap kami lakukan pengobatan sampai selesai,” ujarnya.
Kasus dugaan keracunan MBG di Sidoarjo kini menjadi perhatian karena berkaitan dengan program pemerintah yang menyasar banyak penerima manfaat. Penguatan pengawasan terhadap SPPG, evaluasi standar keamanan pangan, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat menjadi hal penting agar program MBG tetap berjalan aman dan kejadian serupa tidak kembali terulang.