Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tergerus Covid-19

Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi pada periode kedua sangat rendah. Publik menyatakan tidak puas dan kecewa terhadap kinerja Jokowi.

Ketidakpuasan itu tercermin dari hasil poling beberapa lembaga survei nasional. Mayoritas masyarakat atau responden menyatakan tak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19.

Hasil survei yang dirilis Fixpoll Research dan Strategic Consulting pada Selssa 24 Agustus 2021 menunjukkan, angka ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi dalam penanganan Covid-19 mencapai 37,7 persen, unggul sekitar 3 persen dari masyarakat yang mengaku puas sebanyak 33,4 persen.

"Yang menjawab tidak puas-sangat tidak puas 37,8 persen, yang menjawab puas-sangat puas 33,4 persen, yang menjawab netral 25,6 persen," kata Direktur Esksekutif Fixpoll, Muhammad Anas dalam paparannya.

Tingginya angka ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi seturut dengan penilaian mereka terhadap penanganan Covid-19. Hasilnya, 37,7 persen masyarakat menilai penanganan Covid-19 buruk atau sangat buruk.

Sedangkan, masyarakat yang menilai kinerja pemerintah baik atau sangat baik sebanyak 35,1 persen. Sisanya, 24,0 persen masyarakat bersikap netral, dan 3,2 persen tidak menjawab atau abstain.

Survei Fixpoll dilakukan pada 16-27 Juli 2021, terhadap 1.240 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling, dan tingkat akurasi mencapai 95 persen. Sampel diambil di 34 provinsi seluruh Indonesia, dengan proporsi masing-masing 50 persen laki-laki dan perempuan.

Merespons hasil survei tersebut, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah kerap tidak konsisten dalam mengambil kebijakan. Kurnia menyoroti soal kedatangan para pekerja asing di tengah pembatasan mobilitas masyarakat.

Dia mengatakan, pemerintah masih kerap mengeluarkan kebijakan yang sporadis, terputus-putus, dan tidak terintegrasi. Ke depan, ia mengingatkan pemerintah terkait konsistensi kebijakan tersebut guna menumbuhkan kepercayaan di tengah masyarakat.

"Ke depan perlu ada frame yang sama dalam pengambilan kebijakan supaya masyarakat ini dalam merasakan dampak kebijakan ini, bisa menerima dan mendukung terlaksananya kebijakan," kata dia.

Sementara, politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI Masinton Pasaribu menyatakan tidak puas dan kecewa terhadap kinerja Jokowi.

"Periode kedua ini Jokowi kedodoran. Tidak sebaik periode pertama. Ini karena Presiden Jokowi terlalu mengekor pada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan," katanya.