Kepercayaan Aktif Jadi Modal Penting Negara Hadapi Krisis dan Disrupsi Informasi

Di tengah derasnya arus informasi, maraknya hoaks, dan meningkatnya kompleksitas tantangan global, kepercayaan publik terhadap negara menjadi salah satu modal sosial paling berharga. Namun, para ahli menilai kepercayaan yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar kepatuhan pasif, melainkan “kepercayaan aktif” yang lahir dari keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas institusi negara.

Pengamat politik dari Lab45, Haryadi, menyebut kepercayaan aktif sebagai keyakinan warga negara yang dibangun melalui evaluasi kritis terhadap kinerja pemerintah, bukan karena tuntutan untuk patuh.

“Warga percaya bukan karena mereka harus tunduk kepada negara, tetapi karena negara secara konsisten membuktikan akuntabilitasnya melalui rekam jejak yang baik, institusi yang bersih, dan ruang dialog yang setara,” tulis Haryadi dalam catatannya, Senin 8 Juni 2026.

Menurutnya, kepercayaan aktif lahir dari tata kelola pemerintahan yang terbuka dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik.

Penting di Tengah Krisis Informasi

Haryadi menilai urgensi kepercayaan aktif semakin besar pada era digital saat ini. Salah satu penyebabnya adalah krisis informasi yang ditandai banjir konten dan penyebaran hoaks.

“Jika warga tidak memiliki kepercayaan aktif terhadap institusi negara, mereka cenderung mencari narasi alternatif yang berpotensi memecah belah masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, kepercayaan aktif juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kepatuhan sukarela terhadap berbagai kebijakan publik. Negara, kata dia, tidak mungkin mengawasi seluruh aktivitas warga setiap saat.

Karena itu, kebijakan strategis seperti pembayaran pajak, transisi energi, hingga mitigasi dampak resesi hanya akan berjalan efektif jika masyarakat percaya bahwa negara bertindak untuk kepentingan bersama.

Kepercayaan aktif juga menjadi modal penting saat negara menghadapi krisis. Dalam kondisi ekonomi sulit, misalnya, pemerintah sering kali harus mengambil keputusan yang tidak populer.

“Tanpa kepercayaan aktif, kebijakan apa pun akan mudah dicurigai dan memicu resistensi sosial,” tulisnya.

Lima Ciri Negara dengan Kepercayaan Aktif yang Sehat

Haryadi mengidentifikasi sedikitnya lima indikator yang menunjukkan sehatnya iklim kepercayaan aktif dalam suatu negara.

Pertama, tingginya partisipasi warga secara otonom. Masyarakat tidak bersikap pasif, tetapi aktif mengawasi, mengkritik, dan memberi masukan terhadap kebijakan melalui jalur konstitusional.

Kedua, adanya transparansi dua arah. Pemerintah menyediakan data publik yang mudah diakses, sementara masyarakat memanfaatkan data tersebut untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan.

Ketiga, institusi negara yang independen dan bebas intervensi kepentingan ekonomi maupun politik. Kemandirian lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga bank sentral dinilai menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya kepercayaan publik.

Keempat, respons cepat terhadap persoalan publik. Ketika muncul keluhan atau skandal, negara tidak bersikap defensif maupun represif, tetapi melakukan investigasi terbuka dan memperbaiki akar masalahnya.

Kelima, konsistensi kinerja. Kepercayaan aktif akan tumbuh ketika aturan dijalankan secara konsisten, pelayanan publik berkualitas, dan penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi.

Mengapa Kepercayaan Aktif Bisa Merosot?

Meski penting, Haryadi mengingatkan bahwa kepercayaan aktif dapat mengalami kemerosotan akibat sejumlah faktor struktural.

Salah satunya adalah korupsi sistemik yang tidak diimbangi reformasi institusi. Kondisi ini diperparah ketika peran teknokrasi melemah dan pengambilan keputusan semakin jauh dari aspirasi masyarakat.

“Ketika pejabat publik banyak yang korup dan tidak ada upaya serius memperbaiki institusi, kepercayaan aktif akan menurun,” katanya.

Faktor lain adalah ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Program populis mungkin dapat meredam ketidakpuasan dalam jangka pendek, tetapi kesenjangan yang terus melebar pada akhirnya akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Media sosial juga dinilai memiliki peran besar. Algoritma yang mendorong kemarahan dan polarisasi dapat menciptakan ruang gema atau echo chamber yang memperlemah rasa saling percaya antar kelompok sosial.

Selain itu, munculnya politik simbolik juga menjadi ancaman. Ketika pencitraan lebih dominan dibanding kinerja nyata, masyarakat lambat laun akan kehilangan kepercayaan.

“Ketika narasi menggantikan substansi dan pencitraan menggantikan kerja nyata, publik pada akhirnya akan bersikap sinis,” ujarnya.

Teknologi dan Akuntabilitas Jadi Kunci

Untuk memperkuat kepercayaan aktif, Haryadi menilai pendekatan komunikasi konvensional melalui juru bicara pemerintah atau badan komunikasi negara tidak lagi cukup.

Menurutnya, solusi yang lebih efektif adalah membangun sistem akuntabilitas berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat mengawasi proses pemerintahan secara langsung.

Langkah pertama adalah menerapkan pemerintahan terbuka melalui platform digital yang memungkinkan publik memantau dan mengevaluasi proses pengambilan keputusan secara real time.

Langkah kedua adalah memperluas ruang deliberasi digital. Dalam model ini, masyarakat dapat memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan, sementara pemerintah wajib merespons sebelum keputusan diambil.

Langkah berikutnya adalah memperkuat reformasi hukum dengan menindak tegas pelanggaran etik maupun korupsi, termasuk yang terjadi di level tertinggi pemerintahan.

Selain itu, pemerintah juga perlu membangun collective intelligence atau kecerdasan kolektif dengan melibatkan akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen publik dalam proses perumusan kebijakan.

“Ketika masyarakat merasa ikut memiliki kebijakan yang dirumuskan, maka kepercayaan aktif terhadap negara akan tumbuh lebih kuat,” tulis Haryadi.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan aktif bukan sekadar persoalan psikologis, melainkan hasil dari struktur institusional yang transparan, adil, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Negara tidak bisa meminta publik untuk percaya begitu saja. Negara harus menciptakan kondisi yang membuat kepercayaan itu layak diberikan,” pungkasnya.

Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, kepercayaan aktif dinilai sebagai aset strategis nasional yang menentukan kemampuan negara menghadapi krisis, menjalankan pembangunan, serta menjaga stabilitas politik di tengah dunia yang semakin kompleks.