LIPI: Isu Sparatisme Muncul Jika Ada Masalah di Papua
Kerusuhan cukup besar di sejumlah daerah di Papua, menyusul insiden mahasiswa Papua dengan sejumlah oknum ormas di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.
Profesor Riset bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo (Kiki) menyebut, insiden di asrama mahasiswa Papua (AMP) Surabaya bukan satu-satunya pemicu kerusuhan di Papua.
Sejak Papua kembali ke pangkuan NKRI diduga masih ada persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Persoalan itu, menurut Hermawan Sulistyo, menyangkut harta, martabat dan harga diri.
"Saya dua tahun melakukan penelitian di Papua sampai pelosok yang terdalam, sehingga tahu apa keinginan rakyat Papua yang sebenarnya," kata Hermawan Sulistyo kepada ngopibareng.id, Jumat 23 Agustus 2019.
Penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan minta maaf, kemudian menjanjikan ini dan itu kepada rakyat Papua supaya diam, seperti yang dilakukan pemerintah selama ini.
"Tapi bagaimana harkat dan martabat rakyat Papua itu bisa terangkat dan sejajar dengan sudara sudaranya di luar Papua," beber Hermawan Sulistyo.
Menurutnya, rakyat Papua itu tahu seperti apa kekayaan alam mereka yang melimpah ruah, punya tambang emas dan nikel.
"Faktanya kekayaan alam itu belum bisa menyejahterakan rakyat Papua. Hanya dinikmati segelintir orang. Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan benar dan jujur," kata guru besar LIPI tersebut.
Ketidakadilan itu, lanjut Hermawan Sulistyo, kemudian memunculkan sparatisme. "Tapi jangan berpikir rakyat Papua itu semuanya sparatisme. Karena sparatisme itu juga ada di daerah lain," pesannya.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal pol Tito Karnavian untuk menindak pelaku persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
"Saya sudah memerintahkan ke Kapolri menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis 22 Agustus kemarin.
Persekusi dan rasisme di Surabaya ini disebut sebagai pemicu kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua seperti Manokwari, Sorong, Fakfak dan Timika.
Jokowi mengaku terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah Papua dari waktu ke waktu.
"Alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan. Ini menunjukkan kebesaran hati untuk saling menghormati, menghargai sebagai saudara sebangsa setanah air," kata Presiden.
Jokowi menambahkan, para tokoh Papua dan Papua barat baik tokoh adat masyarakat dan agama, diundang ke Istana untuk bicara masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua, pada Minggu depan.
Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Jokowi sudah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menindak tegas jika ada anggotanya yang melakukan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
"Presiden sudah menyampaikan kepada Panglima, kalau memang ada aparatnya yang nyata-nyata melakukan hal seperti itu (rasis), tindak, enggak ada alasan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis kemarin.
Menurut Moeldoko, perintah untuk menindak tegas oknum pelaku rasisme ini disampaikan Presiden saat mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu, seusai kunjungan kerja dari Nusa Tenggara Timur (NTT).