Kepala Desa di Banyuwangi Berkomitmen Tingkatkan Kinerja

Kepala Desa se-Banyuwangi berkomitmen untuk meningkatkan kinerja di masa pandemi covid-19 ini. Komitmen ini disampaikan para Kepala Desa komitmen yang ditandatangani di hadapan Bupati Banyuwangi. Penandatanganan komitmen dilakukan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu, 24 November 2021. 

Penandatangan dilakukan tiga ketua organisasi yang mewadahi para Kepala Desa di Banyuwangi Mereka masing-masing Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten (Askab) Banyuwangi Anton Sujarwo, Murai Ahmad selaku Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh (Papdesi) Kabupaten Banyuwangi, dan Riyono sebagai Ketua Forum Silaturahmi Kepala Desa (FSKDB) Banyuwangi.

Ada beberapa poin yang menjadi komitmen para kades tersebut. Di antaranya adalah meningkatkan capaian kinerja dengan target pelayanan yang meliputi penanganan covid-19, vaksinasi, penuntasan masalah rumah tak layak huni, kebersihan lingkungan, sampai pengentasan kemiskinan ekstrem. Ada pula pembinaan terhadap perangkat Desa sampai memberikan pengayoman terhadap masyarakat.

"Bersedia melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya, bekerja keras, cepat, tepat, berprestasi, berinovasi, berdedikasi, meningkatkan kinerja dan loyalitas, untuk melaksanakan RPJMDes, mendukung pencapaian visi, misi, kebijakan dan program-program unggulan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi," kata Kades Sepanjang, Rozikin, saat membacakan komitmen bersama.

Komitmen pelayanan para kades tersebut disambut positif oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Pemkab, kata Ipuk, akan terus bergerak optimal bersama Pemerintah Desa. Sehingga masyarakat semakin terlayani dengan baik. Di tengah situasi pandemi ini, lanjut Ipuk, pemerintah dituntut bekerja secara optimal. Meskipun terdapat berbagai keterbatasan, termasuk anggaran yang semakin menurun.

"Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur anggaran secara efisien. Belanja harus benar-benar dialokasikan pada skala prioritas yang telah ditentukan dalam menangani pandemi ini," jelasnya.

Saat ini, terang Ipuk Fiestiandani, kondisi keuangan Banyuwangi juga mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya, akibat penurunan jumlah Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini tentu akan berdampak pula dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Ada penyesuaian pula besaran yang didistribusikan ke Desa. Semoga ada pos-pos anggaran yang masih bisa dialihkan untuk menutup penyesuaian ADD,” terang Ipuk.

Ipuk Fiestiandani juga meminta, anggaran yang ada diimbangi dengan peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupannya.

"Sehingga anggaran yang kami alokasikan lewat Desa ini benar-benar berdampak kepada rakyat secara langsung,” ujarnya.