Kemitraan, 1.000 Ha Area Meru Betiri Bisa Dimanfaatkan Warga
Guna meningkatkan perekonomian masyarakat, pengelola Taman Nasional Meru Betiri di Jawa Timur menerapkan pola kemitraan dengan masyarakat di 10 desa penyangga kawasan. Terdapat areal seluas 1.000 hektare itu bisa diakses masyarakat terutama di zona tradisional dan zona pemanfaatan.
Kepala Balai Taman Nasional (TN) Meru Betiri Maman Surahman dalam siaran persnya mengatakan zona tradisional memberikan izin empat kelompok masyarakat dengan anggota 112 orang, untuk memungut hasil hutan bukan kayu. Sementara zona pemanfaatan bisa digunakan dengan mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam.
"Kami melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan agar pemanfaatannya lestari dan sesuai dengan strategi konservasi," kata Maman. Pihak TN Meru Betiri, menurut dia, juga melakukan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan.
Selain itu, pihaknya juga melakukan sejumlah pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis masyarakat melalui kelompok binaan yang memproduksi minuman herbal corina, batik kehati pewarna alami Meru Betiri, es krim durian, budi daya jamur, ternak kambing etawa, budi daya ayam buras, dan budi daya lele.
Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kawasan, sekaligus menahan laju kerusakan hutan. Dari data opened area, terdapat kawasan yang terdeforestrasi sekitar 6,5 persen atau seluas 3.382 ha dari keseluruhan luas areal konservasi tersebut seluas 52.626,04 ha.
Kondisi itu, menurut dia, akibat dari kegiatan illegal logging atau penjarahan hutan maupun perambahan. "Berbagai upaya dilakukan, mulai upaya sosialisasi, penyadaran, patroli rutin, hingga melalui upaya peningkatan ekonomi masyarakat," katanya.
Camat Tempurejo Akbar Winansis mengatakan hutan adalah penyangga kehidupan mereka. Karenanya dari sosialisasi itu mereka bersepakat untuk menyetop pembalakan liar hingga terwujud hutan lestari demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, perwakilan tokoh masyarakat H Karimullah menyatakan dukungannya. Menurutnya, kerusakan kondisi hutan harus ditangani bersama-sama. Program yang mendukung hijaunya kembali hutan dan terjaminnya perekonomiaan masyarakat perlu dilanjutkan. "Jadi penting untuk menumbuhkan kesadaran dan tetap mengawal perekonomian masyarakat," katanya. (Ant)