Kemiskinan Masih Tinggi, Jember Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah pusat memasang target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan kemiskinan nasional turun menjadi 4,5 persen pada 2029. Di tengah target tersebut, Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah prioritas. Karena angka kemiskinannya masih tergolong tinggi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule, dalam kegiatan Sinergi Pusat-Daerah, Kamis, 12 Februari 2026, di Balai Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah.

Iwan menegaskan, beban target yang ditetapkan pemerintah pusat tidak bisa dijalankan secara parsial oleh satu lembaga atau satu level pemerintahan saja.

“Dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan itu tidak bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri. Tapi harus dilakukan kolaborasi, baik dengan kementerian-kementerian terkait, lembaga-lembaga terkait, dan semua pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia memaparkan, berdasarkan survei Maret 2025 lalu, angka kemiskinan berada di 8,47 persen dan hanya turun menjadi 8,25 persen pada survei berikutnya. Penurunan tersebut dinilai belum signifikan.

“Artinya penurunan itu tidak terlalu signifikan. Sehingga konsistensi untuk penurunan angka kemiskinan 1 persen setiap tahun itu merupakan kerja keras, kerja berat yang harus kita sinergikan secara bersama-sama,” tegasnya.

Menurut Iwan, Jember dipilih sebagai daerah prioritas karena angka kemiskinan dan kemiskinan ekstremnya masih besar. Ia menyebut angka kemiskinan ekstrem di Jember mencapai lebih dari seratus ribu jiwa.

“Untuk kita nolkan itu perlu kerja keras. Karena kemiskinan ekstrem di 2026 ini betul-betul harus 0 persen sehingga betul-betul kita perlu kerja sama,” katanya.

Ia menekankan, kunci pencapaian target tersebut adalah program yang berkelanjutan, bukan program jangka pendek yang berhenti dalam satu tahun anggaran.

“Semua program pengentasan kemiskinan itu adalah program-program yang berkelanjutan. Jadi kuncinya program yang berkelanjutan. Sehingga target penurunan 1 persen setiap tahun itu bisa kita capai lewat kolaborasi,” jelas Iwan.

Sejumlah program yang disinergikan antara lain pemberdayaan masyarakat, sekolah rakyat, Kampung Nelayan, kampung budidaya, hingga percepatan perbaikan sekolah rusak melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Ia juga menyoroti hambatan birokrasi yang kerap memperlambat realisasi bantuan.

“Percepatan itu bukan hanya kita lakukan dalam pelaksanaan programnya, tapi dalam birokrasi-birokrasi, dalam pengajuan bantuan itu kita juga bantu percepat. Karena yang paling suka menghambat dari semua program yang baik ini adalah birokrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, memastikan pemerintah daerah siap mengikuti target nasional dan menurunkan angka kemiskinan secara drastis dalam lima tahun ke depan.

“Pengentasan kemiskinan ini bukan sulapan. Hari ini diatasi, besok tiba-tiba sudah selesai. Tapi butuh waktu. Yang jelas, lima tahun ke depan kemiskinan di Jember harus turun drastis dibanding sebelumnya,” katanya.

Ia menyebut, sejumlah langkah konkret yang akan dijalankan, mulai dari perbaikan sekolah, pemberian PBI JKN, pelatihan UMKM bagi keluarga miskin ekstrem usia produktif, hingga pengiriman pekerja migran yang dikawal pemerintah pusat.

Fawait juga menyoroti kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di wilayah pinggir kebun, pinggir hutan, dan pesisir. Karena itu, pemerataan layanan dasar menjadi fokus utama.

“Kemiskinan rata-rata di pinggir kebun, pinggir hutan dan pinggir pantai. Maka pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan harus bisa dirasakan di desa dan kecamatan, bukan hanya di kota,” ujarnya.

Terkait masyarakat miskin ekstrem di sekitar hutan, Pemkab Jember akan mengoptimalkan program hutan sosial agar lahan dapat dikelola langsung oleh warga yang selama ini hanya berstatus buruh tani.

“Nanti kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan agar hutan sosial itu betul-betul tepat sasaran dikelola oleh masyarakat miskin ekstrem di pinggir hutan dan kebun,” pungkasnya.