Kemendikbud Pastikan 127.186 Guru Lulus PG PPPK 2021 Aman

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan sebanyak 127.186 guru lulus passing grade (PG) hasil seleksi PPPK 2021 sudah aman.

Mereka tinggal menunggu pemberkasan NIP PPPK guru yang rencananya dilaksanakan Februari - Maret 2023.

"Dari 193.954 guru lulus PG PPPK, sebanyak 127.186 yang sudah aman posisinya karena telah mendapatkan formasi PPPK 2022," kata Pelaksana tugas (Plt.) Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam taklimat media secara daring, dikutip Selasa 8 November 2022.

Selain itu, terdapat sekitar 55 ribu guru lulus PG tidak bisa diangkat PPPK tahun ini. Menurut Nunuk, mereka tidak bisa diangkat karena dua alasan.

Pertama, pemdanya tidak mengusulkan formasi. Kedua, jumlah guru untuk mata pelajaran (mapel) tertentu berlebih, sehingga tidak seimbang dengan kebutuhan.

Nunuk menambahkan terdapat potensi 11.349 formasi yang bisa diisi guru lulus PG sebagai prioritas satu (P1) ketika dia turun prioritas dan melamar pada formasi mapel jabatan lainnya.

Nunuk menegaskan andai seluruh Pemda yang memiliki guru lulus PG mengajukan formasi PPPK 2022 secara maksimal, semuanya akan terakomodir. Usulan formasi PPPK 2022 dari pemda hanya 40,9 persen dari total kebutuhan 781.844," ujarnya.

Itu pun dua daerah saat last minute tiba-tiba mengundurkan diri, yaitu Kabupaten Brebes dan Jayawijaya.

Dia mengungkapkan dua kabupaten itu sebenarnya memiliki guru lulus PG dan mengusulkan formasi PPPK 2022. Sayangnya per 2 November malah membatalkan membuka rekrutmen.

Dia mencontohkan, Kabupaten Brebes memiliki pelamar P1 atau guru PG sebanyak 587. Dari jumlah tersebut yang tersedia formasi sebanyak 538 dan yang tidak tersedia formasi 14. "Sebenarnya guru lulus PG yang tidak mendapatkan formasi PPPK guru 2022 di Kabupaten Brebes hanya 35," ujar Nunuk.

Namun, dengan ditariknya seluruh formasi, Nunuk mengatakan 538 formasi pelamar P1 kehilangan kesempatan penempatan PPPK 2022. Selain dua kabupaten itu, Nunuk mengungkapkan cukup banyak pemda tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan.

Dia mencontohkan Provinsi Jawa Barat memiliki pelamar P1 sebanyak 10.397. Namun, yang tersedia formasi 3.800, tidak tersedia formasi 3 813. Dengan demikian terdapat 2.784 pelamar P1 tidak terdapat kebutuhan sebanyak 2.784.