Kemenag Minta Penceramah Tak Provokatif Jelang Pemilu 2024

Memasuki Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pondok pesantren menjadi sasaran para calon untuk meminta restu dan dukungan karena jumlah massa yang cukup besar.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Prof Waryono Abdul Ghafur mengatakan, sesuai aturan KPU sudah jelas bahwa tempat pendidikan tidak boleh menjadi tempat kampanye.

Namun, pihaknya tidak bisa membuat aturan atau instruksi karena Ponpes selama ini terbuka bagi siapapun yang datang.

"Pesantren selama ini terbuka siapapun boleh datang. Bahkan mohon maaf dulu kiai pernah bilang orang jahat pun boleh datang kalau niat baik, apalagi tokoh yang sudah tahu reputasinya. Jadi (larangan) itu domainnya KPU saya tidak bisa komentar," ujar Waryono.

Namun, lanjut Waryono, meski tidak ada larangan namun pihaknya meminta para pengasuh dan penceramah ponpes agar dapat menyukseskan pemilu dapat berjalan damai.

"Kami tidak bisa mengimbau karena kiai itu otoritasnya tinggi, kami hanya urun rembuk bagaimana kita turut menyukseskan pemilu ini damai, menghasilkan pemimpin yang diidam-idamkan masyarakat untuk kemajuan bangsa. Jadi bagaimana santri, kiai, kita semua berperan untuk keberhasilan pemilu ini," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim, Husnul Maram menambahkan, Kemenag mengeluarkan beberapa edaran imbauan khusus bagi penceramah menyambut tahun politik.

"Penceramah agama apapun dalam tahun politik seperti ini harus bisa memberikan kenyamanan pada masyarakat, jangan sampai ada penceramah memberikan berita menyedihkan, membuat konflik, itu pasti tidak dibenarkan oleh agama apapun," tandasnya.

Terkait ceramah yang mengandung unsur kampanye, kembali lagi Husnul menyerahkan pada KPU maupun Bawaslu. "Sudah ada polisinya masing-masing," pungkasnya.