Kembalikan DKS pada Seniman, Bukan Aktivis

Lima belas orang yang mengatasnamakan seniman Surabaya, pekan lalu mengeluarkan pernyataan sikap, yang antara lain menuntut Wali Kota Surabaya untuk mengeluarkan SK pembentukan 11 orang tim perumus atau formatur, yang akan menyelenggarakan konvensi seniman untuk memilih pengurus DKS (Dewan Kesenian Surabaya). Dalam pernyataan itu tidak disebutkan siapa saja yang akan duduk sebagai tim perumus itu, karena memang belum disusun.

Heroe Budiarto, Ketua Bengkel Muda Surabaya, yang dalam sejarahnya adalah bagian dari DKS, menegaskan pernyataan sikap yang ditandatangani 15 orang yang menyatakan diri sebagai seniman itu aneh dan tidak masuk akal.

“Mereka mengatasnamakan seniman dan mengeluarkan pernyataan sikap, memperoleh mandat dari siapa mereka itu? Apakah dari DKS, ya tidak mungkin karena kepengurusan DKS tidak ada, posisi DKS saat ini demisioner, quo vadis,” kata Heroe Budiarto.

 “Sebenarnya tahun 2019 lalu kami Forum Seniman Surabaya  melalui dua surat sudah mengingatkan Pemkot agar Proses Pemilihan Ketua DKS dikembalikan kepada mekanisme yang diatur dalam AD/ART. Dalam kedua surat itu kami paparkan persoalan DKS secara rinci. Surat pertama bertanggal 27 Desember 2019 tidak mendapat respon. Lantas kami kirim surat kedua 6 Januari 2020, juga tidak ada respon, sampai sekarang,” kata Heroe .

“Melalui kedua surat itu kami berharap Pemkot dapat menjadi mediator yang netral untuk mengantar atau menyelenggarakan konvensi Pemilihan Ketua DKS. Pemkot harus mengambil inisiatif memediasi atas kegaduhan yang muncul sekarang ini. Yang berperan semestinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, sebagai institusi yang menaungi kesenian dan kebudayaan kota Surabaya. Selain itu Disbudpar Kota Surabaya pasti mengerti dan paham terhadap kemelut DKS yang berkepanjangan ini, " kata Heroe.

Sementara itu, dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangani 15 orang yang mengatasnamakan seniman Surabaya di atas, beberapa diantaranya mengaku namanya dicatut. Selain ditandatangani 15 orang, pernyataan sikap itu juga didukung 7 seniman. Tetapi sebagian orang yang  namanya disebut memberi dukungan itu, juga membantah dirinya terlibat dalam  surat pernyataan ini.

Fahmi Faqih, yang namanya disebut sebagai salah satu pendukung pernyataan sikap, menceritakan bahwa dirinya usai lebaran didatangi Farid dan Wawan. Bertiga mereka membahas tentang kondisi DKS hari ini. “Saya sepakat bahwa saat ini terjadi dekadensi DKS. Karena itu saya juga sepakat dan mendukung kalau DKS akan dibenahi, tetapi untuk membenahinya kita harus punya argumentasi. Tahu-tahu muncul surat pernyataan sikap bertanggal 6 Juni 2021 itu,” kata Fahmi Faqih, Kamis sore.

Menurut Fahmi, dalam surat pernyataan itu sama sekali tidak disebutkan argumentasi-argumentasi. Misalnya pada butir ketiga, disebutkan Walikota sebagai kepala pemerintahan kota Surabaya diminta untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kota Surabaya terkait hubungannya dengan Dewan Kesenian Surabaya dalam konteks pemajuan kesenian dan kebudayaan.

“Apa argumentasinya kok wali kota disuruh mengevaluasi Dinas Pariwisata Kota Surabaya? Kok asal menuntut saja. Jelas saya tidak mendukung surat pernyataan ini,” kata Fahmi Faqih.

“Karena telah terjadi dekadensi di DKS, saya mendukung dilakukannya pembenahan. Tapi dukungan saya tentu dengan dengan syarat, yaitu kembalikan DKS kepada marwahnya yaitu lembaga kesenian. Karena itu, DKS harus diurus oleh seniman, jangan aktivis. Periode lalu DKS diserahkan kepada aktivis, sehingga program yang dijalankan, kalaupun ada program, sama sekali tidak menyangkut kepentingan pengembangan seni di Surabaya. Kegagalan periode kepengurusan yang lalu jangan terulang lagi pada periode yang akan datang. Serahkan DKS pada seniman,” katanya. (nis)