Kemarin, Pariwisata Jatim Hancur dan Kapolres Diminta Turun Desa
Pandemi virus Corona menghancurkan sektor pariwisata serta Kapolda Jatim minta Kapolres blusukan ke desa merupakan dua peristiwa yang tersaji di Ngopibareng.id pada Minggu, 19 Juli 2020.
Pariwisata Jatim Hancur
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya terus mendatangkan calon wisatawan dari dalam negeri untuk mendorong sektor industri pariwisata yang ada di Jatim di tengah masa pandemi virus corona atau Covid-19. Sebab, jumlah wisatawan yang masuk Jatim merosot tajam dibandingkan tahun lalu.
Bila dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan wisatawan mencapai 79 persen. Rinciannya per Juni 2019 lalu jumlah wisatawan domestik mencapai 44,4 juta orang, sementara Juni tahun ini hanya 9,4 juta.
Penurunan ini terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19 Jatim. Apalagi, angka kasus yang ada di Jatim kini tertinggi se-Indonesia, dengan angka kematian yang juga tertinggi.
Sehingga, upaya pemulihan ekonomi dengan tatanan normal baru (new normal) diharapkan membangkitkan perekonomian. Selama fase tersebut, Jatim akan lebih agresif mengincar wisatawan domestik untuk memulihkan sektor pariwisata, terutama Kawah Ijen dan Kawasan Bromo Tenger Semeru (BTS).
"PR kita adalah menarik sebanyak-banyaknya turis domestik, namun dengan sejumlah persyaratan ketat, karena jangan sampai ini menimbulkan persoalan baru," ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Minggu 19 Juli 2020 siang.
Tak hanya wisatawan domestik yang merosot, wisatawan mancanegara tercatat turun 100 persen dari tahun lalu. Di periode yang sama tahun sebelumnya, tercatat ada 17.047 kunjungan, sementara di Bulan Juni ini sama sekali tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara.
"Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak akibat pandemi ini. Tidak cuma tempat wisatanya saja, tapi juga instrumen pendukung lain seperti hotel, tempat oleh-oleh, pelaku UMKM, transportasi wisata, dan lain sebagainya," paparnya.
Khofifah mengatakan, Jawa Timur saat ini dalam masa transisi menuju normal baru. Beberapa destinasi wisata sudah mulai beroperasi meski jumlah pengunjung dibatasi hanya berkisar 10-20 persen dari kapasitas maksimum.
Objek wisata yang kembali beroperasi, lanjut dia, diwajibkan menerapkan protokol kesehatan atau tata cara pencegahan virus corona (Covid-19). Pemprov Jatim terus berupaya meyakinkan publik bahwa penanganan virus corona ini dilakukan dengan baik.
"Kami berharap kuartal ketiga 2020 pandemi ini bisa teratasi seluruhnya sehingga promosi wisata bisa kembali dilakukan dan angka kunjungan wisata bisa meningkat," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Sinarta, mengatakan bahwa ada beberapa daerah di Jatim yang menyatakan kesiapannya kembali membuka tempat wisata setelah tutup akibat wabah Covid-19, di antaranya adalah Banyuwangi, Kota Batu, Pacitan, dan Blitar.
"Dari hasil koordinasi dengan kabupaten/kota, sampai hari ini sudah ada 111 daya tarik wisata yang sudah kembali buka. Kami berharap dengan dibukanya objek-objek wisata di Jatim, ekonomi masyarakat dapat bisa segera pulih, tetapi protokol kesehatan merupakan kewajiban pokok," kata Sinarta.
Kapolda Minta Kapolres Turun ke Desa
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Fadil Imran memerintahkan seluruh kapolres yang ada di Jawa Timur untuk turun bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan pemerintah setempat, untuk melakukan pendataan dan pengawasan dalam menangani virus corona atau Covid-19. Untuk itu, Kapolda juga meminta para kapolres berkantor di Polsek.
Menurutnya, penguatan ini harus melibatkan tiga pilar unsur dari pemerintah desa atau kelurahan bersama dengan Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Pengawasan dan pendataan dilakukan di tingkat desa/kelurahan secara detail dan terukur. Sehingga, petugas bisa melihat angka kesembuhan maupun upaya menekan angka kematian. “Jadi kalau yang terkonfirmasi atau ada keluhan bisa cepat dapat pertolongan dan insyaallah akan cepat sembuh terhindar dari risiko fatal. Itulah peran tiga pilar,” ungkap Kapolda Jatim,
Bhabinkantibmas maupun Babinsa, kata mantan Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Kebudayaan itu, harus memiliki data harian dan mengklarifikasi ke Puskesmas di masing - masing daerah. Sehingga, semua data masyarakat, baik yang terkonfirmasi positif, kemudian suspect, juga kasus kontak erat bisa diketahui secara transparan.
Selain itu, Fadil juga meminta agar masyarakat berkoordinasi dengan Forkopimda kabupaten/kota, jika ingin menggelar kegiatan. Hal ini agar kegiatan bisa terukur dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. "Saya beri apresiasi Forkopimda dengan upaya 3T, (testing, tracing dan treatment) bagi masyarakat di bawah," pungkasnya.