Kemarin, Jokowi Kunjungi Calon Ibu Kota hingga wacana Desk Papua
Presiden dan sejumlah menteri mengunjungi lokasi calon Ibu Kota di Kalimantan serta rencana pembentukan Desk Papua adalah dua di antara beragam informasi yang tersaji di ngopibareng.id, Selasa, 17 Desember 2019, kemarin.
Kunjungi Ibu Kota
Presiden Joko Widodo, melihat persiapan pebangunan ibu kota baru Indonesia. Ibu kota baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo menegaskan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan jangan dipandang sebagai perpindahan kantor pemerintahan semata.
Lebih dari itu, Presiden ingin perpindahan ibu kota menandai perubahan budaya dan sistem kerja.
"Pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga ada perpindahan basis ekonomi, sehingga sebelum pindah sistemnya sudah ter-install dengan baik," kata Jokowi
Kepala Negara ingin perpindahan ibu kota ini dilihat sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi. Presiden meminta Indonesia belajar dari pengalaman beberapa negara yang kurang berhasil dalam memindahkan ibu kotanya.
Contohnya ada beberapa negara yang pindah ibu kotanya, tapi ibu kotanya menjadi kota yang mahal. Kemudian sepi. Kemudian yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat.
Presiden tak menghendaki kasus seperti ini terjadi di ibu kota Indonesia baru nanti.
Desk Papua
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berwacana ingin Desk Papua menyatu dalam satu Kementerian/ Lembaga misalnya di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Ada gagasan yang kami dapatkan dari Presiden kemarin, bahwa di Bappenas punya Desk Papua. Di Kemenko Polhukam juga ada. Nantinya akan kami bicarakan kemungkinan menyatu dalam satu payung. Di Bappenas, boleh," ungkap Mahfud saat memberikan sambutan dalam Konferensi Pembangunan Papua di Hotel J.W. Marriot Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.
Gagasan itu diungkapkannya untuk mendukung pembangunan tanah Papua secara holistik atau menyeluruh antar-Kementerian/ Lembaga.
"Membangun Papua secara holistik adalah janji negara untuk mewujudkan dan menegakkannya karena pada dasarnya inilah wujudnya sila kelima Pancasila," ujar dia.
Konsep Desk Papua diklaim dapat membuat pembangunan di Papua lebih terorganisir. Mahfud mencontohkan misalnya Kementerian Perhubungan ingin membangun Pelabuhan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun jalannya.
Lalu, dikoordinasikan kepada BUMN Pertamina untuk membangun SPBU, kemudian Kemenko Polhukam memastikan keamanannya. Demikian pembangunan akan berjalan strategis dan terorganisir.
Mahfud mengatakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, pemerintah telah berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat di pulau Cenderawasih itu.
Setidaknya ada empat bidang yang menjadi prioritas utama pemerintah meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur.