Kemacetan di Ketapang-Gilimanuk Disebut Bisa Jadi Bom Waktu, Ini Rekomendasi Gapasdap
Arus mudik dan balik lebaran telah berakhir. Namun antrean kendaraan masih terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang. Gapasdap menilai kemacetan ini akan menjadi bom waktu di setiap musim liburan panjang.
Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo, mengatakan, Gapasdap mengapresiasi kerja keras seluruh stakeholder yang telah bekerja tanpa henti menjaga kelancaran angkutan Lebaran. Mulai Kementerian Perhubungan, Polri, ASDP, KSOP, BPTD, dan seluruh operator.
Namun demikian, Gapasdap menilai sistem yang diterapkan masih belum optimal. Sebab, menurutnya, kebijakan di lapangan masih terlalu kaku, distribusi trafik tidak merata, dan infrastruktur pelabuhan belum memadai.
"Ke depan, pendekatan harus lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis kondisi real time," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Maret 2026.
Dia menegaskan, akar persoalan kemacetan yang terjadi bukan pada jumlah kapal, melainkan pada keterbatasan dermaga. Di lintasan Ketapang–Gilimanuk, ada 56 kapal yang siap melayani. Namun kapasitas ideal kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk dengan dermaga yang ada hanya sekitar 28 kapal.
"Sisanya harus menunggu giliran," tegasnya.
Dijelaskannya, jika dipaksakan menjadi 40 kapal yang beroperasi, maka waktu tunggu sandar akan semakin lama, kapal lebih banyak mengapung di laut, jumlah trip justru menurun, dan penumpang mengalami ketidaknyamanan akibat goyangan kapal karena ombak dan arus.
Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan berbagai dampak. Seperti kemacetan panjang di akses pelabuhan, penumpukan kendaraan di darat, utilisasi kapal tidak maksimal, ketidaknyamanan pengguna jasa dan operator mengalami tekanan ekonomi.
"Ini menunjukkan sistem saat ini belum efisien dan belum terbangun dengan baik, bahkan jauh lebih berat dibanding moda transportasi lainnya," tegasnya.
Khoiri menyebut, evaluasi untuk angkutan Nataru dan Lebaran tahun depan harus dimulai dari sekarang, bukan menjelang pelaksanaan. Gapasdap juga meminta perencanaan layanan harus berbasis data, terintegrasi antar stakeholder, dan disusun sejak jauh hari.
Oleh karena itu, Gapasdap memberikan sejumlah rekomendasi, diantaranya Surat Keputusan Bersama (SKB) dibuat fleksibel dan adaptif, serta berbasis kondisi lapangan. Khoiri juga meminta evaluasi kebijakan TBB dan manajemen trafik terintegrasi darat-laut.
Rekomendasi berikutnya adalah, pembangunan dermaga harus menjadi prioritas nasional, dilakukan secara bertahap dan terencana. Dia menegaskan, kemacetan bisa menjadi bom waktu jika pembangunan dermaga tidak segera dilakukan.
“Kita hanya tinggal menunggu bom waktu kemacetan di mulut pelabuhan setiap musim liburan,” ujarnya.