Kekejaman Militer, Australia Sebut Penguasa Myanmar 'Kepala Geng'

Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang dalam pembicaraan langsung dengan pemerintah Australia tentang bagaimana memperluas sanksi terhadap rezim militer Myanmar, dan memperingatkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sedang "dilakukan di depan mata kita".

Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan kepada Guardian, pemerintah Australia harus menargetkan panglima tertinggi, yang dia gambarkan sebagai "pemimpin geng" yang bertanggung jawab atas kekejaman massal, dan harus mengaitkan sanksi tambahan dengan yang dijatuhkan oleh negara-negara lain.

Pemerintah Australia pada hari Rabu 14 April 2021, berusaha meyakinkan lebih dari 3.300 warga negara Myanmar di Australia bahwa mereka tidak berencana untuk mengirim mereka pulang ketika visa mereka kedaluwarsa. Hal itu terjadi di tengah kekhawatiran tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi setelah kudeta 1 Februari.

Pemerintah Australia telah mengutuk kudeta dan pembunuhan lebih dari 700 warga sipil, tetapi belum mengumumkan sanksi apa pun selain yang berlaku untuk lima tokoh militer yang telah masuk dalam daftar sejak 2018. Kelompok hak asasi manusia mengkritik Australia karena tampak bertindak lebih lambat daripada beberapa sekutu dan mitra utamanya.

Dalam sebuah wawancara eksklusif, Andrews mengungkapkan, pihaknya telah menasihati pemerintah tentang perluasan sanksi dan telah menggarisbawahi perlunya mengoordinasikan langkah-langkah tersebut dengan negara lain.

"Mereka telah membicarakan hal ini dengan saya, di mana saya berada dalam serangkaian diskusi dengan anggota pemerintah Australia," kata pelapor khusus yang berbasis di AS, dikutip dari The Guardian, Kamis 15 April 2021.

“Saya dapat memberitahu Anda bahwa mereka sedang mempertimbangkan pilihan mereka dengan sangat serius. Dan saya berharap Australia dan pemerintah lain di dunia tidak hanya akan meningkatkan rezim sanksi mereka, tetapi juga menghubungkan sanksi mereka dengan negara lain. ”

Andrews mengatakan koordinasi akan sangat penting karena "ada lebih dari 40 rezim sanksi berbeda di seluruh dunia, termasuk Australia".

“Satu-satunya cara untuk membuat sanksi itu benar-benar kuat adalah dengan menghubungkannya bersama sehingga bobot kolektifnya akan memiliki dampak sekuat mungkin pada junta.”

Dia mengatakan Australia dan negara-negara lain tidak boleh menghindar untuk memberikan sanksi kepada panglima tertinggi militer Myanmar, Min Aung Hlaing.

“Mulailah dari atas. Ini adalah pemimpin geng - dialah yang bertanggung jawab untuk ini, dia yang menentukan dan ini adalah struktur komando yang sangat top-down," kata Andrews.

“Orang ini, yang memimpin junta, yang bertanggung jawab memulai [kudeta] ini dan bertanggung jawab atas kekejaman yang sedang berlangsung ini, dia adalah komandan yang bertanggung jawab atas kejahatan kekejaman massal yang dilakukan pada tahun 2017 terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine," katanya.