Kejari Kota Mojokerto Usut Dugaan Korupsi BPRS Rp50 M
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto sedang mengusut perkara dugaan korupsi Window Dressing terkait pembiayaan-pembiayaan dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Mojokerto Ali Prakosa mengatakan, penyidikan perkara dugaan korupsi window dressing terkait pembiayaan-pembiayaan dari PT BPRS Kota Mojokerto.
Window Dressing merupakan tindakan pemoles laporan keuangan agar tampak seolah-olah menampilkan kinerja yang baik. Penanganan diawali dengan pengayaan informasi dan data (surveillants) sejak pertengahan September 2021.
Dilanjutkan dengan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Jaksa penyelidik berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor: Print-02/M.5.47/Fd.1/10/2021 tanggal 05 Oktober 2021.
"Setelah penyelidikan dilaksanakan, pada pokoknya disimpulkan bahwa ada dugaan korupsi sehingga penyelidikan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan," kata Ali, Rabu 9 Februari 2022.
Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/M.5.47/Fd.1/11/2021 tanggal 10 November 2021 guna mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut.
Dalam penyidikan perkara tersebut, tim Jaksa selaku penyidik telah memeriksa belasan saksi dan mengumpulkan surat-surat bukti terkait. Berdasarkan bukti awal berupa hasil audit yang telah diperoleh penyidik diduga telah timbul kerugian keuangan negara dan potensi kerugian negara sekitar Rp50 miliar.
"Modusnya diduga melibatkan internal BPRS Kota Mojokerto dan swasta dalam berbagai pembiayaan yang berbeda-beda sehingga penyidikannya dilakukan secara bertahap dan terpisah. Saat ini, sedang berlangsung penyidikan untuk sebagian pembiayaan dengan kerugian atau potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp8 miliar," tegas Ali.
Selama proses hukum berlangsung, demi kemanfaatan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Agustinus Herimulyanto menekankan agar pihak-pihak yang menikmati atau mengemplang pembiayaan dari BPRS Kota Mojokerto, namun macet, beritikad baik segera memenuhi tanggung jawabnya.
"Pimpinan kami juga berharap, melalui penegakkan hukum, nantinya BPRS Kota Mojokerto kembali dapat diselamatkan dan berkembang guna mendukung pembangunan perekonomian masyarakat," tandasnya.