Covid, Giat Pilkada Banyuwangi Wajib Kantongi Rekomendasi Satgas

Satgas Covid-19 Banyuwangi mengharuskan seluruh kegiatan dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2020 mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 Banyuwangi. Untuk itu, Satgas telah melakukan koordinasi dengan KPU Banyuwangi, Bawaslu Banyuwangi, para paslon.

"Jadi memang untuk seluruh kegiatan dalam tahapan pilkada ini harus ada rekomendasi dari satgas. Ini baru mau kami diskusikan personilnya, piranti lunaknya, ceklistnya," ujar Juru Bicara Satgas Covid-19 Banyuwangi, dokter Widji Lestariono atau akrab disapa Rio, Kamis, 1 Oktober 2020.

Dia menyebut, Presiden RI Joko Widodo telah mengingatkan tentang tiga klaster yang harus di waspadai yakni klaster keluarga, klaster perkantoran dan klaster Pilkada. Klaster keluarga dan perkantoran sudah ditemukan di Banyuwangi. Untuk itu harus dilakukan langkah antisipasi supaya tidak terjadi klaster pilkada.

Dokter Rio menyatakan, pihaknya mengkhawatirkan tahapan pilkada ini karena setiap kegiatan dalam tahapan pilkada hampir semuanya mengandung unsur kerumunan. Menurutnya, itu merupakan potensi penularan dan penyebaran Covid-19.

"Oleh karena itu kami terus koordinasi dengan KPU, bawaslu juga paslon untuk mengantisipasi hal itu. Termasuk izin keramaian dan izin kegiatan harus ada (rekomendasi) dari kami. Karena kami bisa melakukan assessment terhadap rencana kegiatan itu apakah sesuai dengan protokol kesehatan," beber pria yang juga Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi ini.

Koordinasi tidak hanya dilakukan dengan KPU dan Bawaslu Banyuwangi saja, melainkan juga dengan para paslon. Dia menyebut, kegiatan KPU relatif lebih mudah diawasi karena semua kegiatannya sudah terjadwal dan segala sesuatunya bisa diketahui.

Menurut dokter Rio, berbeda jika paslon yang mengadakan kegiatan. Tidak semua kegiatan bisa terpantau Satgas Covid-19 Banyuwangi. Dia mencontohkan, pertemuan tim sukses yang biasanya dilakukan secara tertutup. Tapi kegiatan tersebut tetap mengandung unsur kerumunan.

"Untuk itu kami komunikasi denga paslon supaya benar-benar menjaga protokol kesehatan supaya tidak terjadi klaster pilkada," pungkasnya.