Kedisiplinan Warga Turun, Sidoarjo Kembali Perketat Jam Malam
Melepas masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ternyata tak membuat angka penyebaran virus corona atau Covid-19 di Sidoarjo menurun. Sebaliknya, tiap hari angka penambahan terus tinggi dan menyebabkan rumah sakit yang ada penuh.
Melihat angka kasus baru corona terus bertambah, Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin menyebut, kedisiplinan masyarakat yang menurun dalam hal penerapan protokol kesehatan.
Untuk itu, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sidoarjo membagikan ribuan masker kepada masyarakat. Salah satunya di Terminal Bungurasih (Purabaya).
“Menurut saya kedisiplinan kurang, mereka ingin berkarya berkreatifitas tapi kedisiplinannya kurang. Memang, masyarkat udah cukup lama di rumah kemudian euforia setelah lepas dari PSBB. Jangan euforia karena ini belum, kami lepas PSBB ini agar semua bisa gerak, tapi ternyata protokol kesehatan gak jalan,” ungkap pria yang akrab disapa Cak Nur itu, Minggu 28 Juni 2020.
Cak Nur berpesan, warga yang keluar rumah tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Sebab, protokol kesehatan saat ini menjadi vaksin paling ampuh. Sebab hingga kini belum ditemukan obat atau vaksin menyembuhkan pasien Covid-19.
“Pelanggar ini tetap ada, memang jam malam kurang efektif. Kami akan operasikan jam malam lagi jam 11 (23.00 WIB). Saya kira kalau jam 11 gak ada alasan untuk kegiatan karena udah waktunya tidur,” kata Cak Nur.
Saat disinggung sektor mana saja yang angka kedisiplannya kurang, Cak Nur tak bisa memastikan. Sebab, angka kasus terbesar ada di Kecamatan Taman dan Kecamatan Waru yang berbatasan langsung dengan Surabaya. Banyak warga sekitar yang bekerja di Surabaya.
Namun, lanjut Cak Nur, apapun itu alasannya dengan penerapan protokol kesehatan yang baik tentu warga bisa menjaga dirinya.
Seperti dikabarkan sebelumnya, Cak Nur mengatakan bahwa kondisi rumah sakit di Sidoarjo sudah dipenuhi oleh pasien Covid-19. Total ada 450 bed di ruang isolasi khusus (RIK) yang terisi. Karena itu, dia tengah meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menangani masalah di daerahnya.