Kader Pertanyakan Motif Video Arumi Kenakan Jas PMII

Video berdurasi pendek yang menampilkan Arumi Bachsin mengenakan atribut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sontak membuat heboh kalangan internal pengurus aktif maupun alumni PMII. Pasalnya, dalam video itu, aktris yang pernah diisukan bersitegang dengan ibunya sendiri itu mengaku dari Komisariat PMII IAIN Tulungagung.

Tanggapan serius pun dilontarkan oleh Mantan Ketua Cabang PMII Kota Malang Alif Naqti saat dihubungi melalui pesan singkat Whatsapp, Minggu 6 Februari 2018. Dia menyayangkan inisiasi pembuatan video itu. Selain setting dan framingnya terkesan berlebihan, video yang menampilkan istri Cawagub Jatim Emil Dardak itu muncul saat momen politik Pilgub Jatim.

“Saya tidak tau apakah Arumi pernah mengikuti kaderisasi fomal hingga dibai’at atau tidak sama sekali. Yang pasti, menjadi anggota dan kader PMII harus melalui proses panjang, mininal kaderisasi formal. Bahkan di beberapa lokus dikemas dengan konsep semi militer dan menuntut calon kader harus berdarah-darah (red- berjuang mati-matian). Itu dimaksudkan untuk menata mental dan loyalitas calon anggota sebelum menyandang status kader,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, ada dua kemungkinan motif pembuatan video itu. Pertama, PMII mengeksploitasi Arumi untuk kepentingan marketing kaderisasi. Kemungkinan yang kedua, menurutnya, jika terbalik, justru PMII yang dieksploitasi untuk kepentingan lain.

“Di Jawa Timur, kader PMII tumbuh subur, bahkan menjadi OMEK paling subur. Hanya saja masih perlu lebih berhati-hati agar tidak menjadi buih (red- terombang-ambing) politik praktis,” ujar kader PMII yang kini menjabat Pengurus Besar PMII itu.

Menurutnya, tidak ada larangan bagi kader PMII secara personal menjadi timses di momentum politik apapun, dengan catatan tidak mengatasnamakan PMII. Apalagi, lanjutnya, nama PMII masih sangat sexy untuk dipinjam oleh banyak kepentingan politik.

“PMII tidak mengenal yang namanya kader kehormatan. Tidak ada kaderisasi instan, ada proses panjang. Mudah-mudahan hasrat politik kader PMII tidak hanya terjebak pada politik identitas untuk kepentingan lima tahunan, namun setelah itu diabaikan,” pungkasnya.(wah)