Junta Myanmar Siap Bayar Dua Juta Dolar, Sewa Pelobi Israel
Pemerintah Myanmar di bawah kekuasaan Junta Militer sedang tersudut di mata dunia. Begitu pun penguasa hasil kudeta militer itu melakukan pelbagai cara diplomasi global. Seorang pelobi Israel-Kanada yang disewa yang akan dibayar $2 juta.
Ari Ben-Menashe, pelobi Israel-Kanda itu, bertugas untuk "membantu menjelaskan situasi sebenarnya" kudeta militer ke Amerika Serikat dan negara lain, menurut dokumen yang diajukan ke pemerintah AS.
Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas dan 1.900 orang ditangkap sejak 1 Februari, ketika jenderal-jenderal Myanmar merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.
Ari Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson Canada, akan mewakili pemerintah militer Myanmar di Washington, dan melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel dan Rusia, serta badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut perjanjian konsultasi.
Perusahaan yang berbasis di Montreal akan "membantu perancangan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan yang menguntungkan bagi Republik Persatuan Myanmar, dan juga untuk membantu menjelaskan situasi nyata di Negara tersebut".
Menurut pembacaan perjanjian tersebut, yang diserahkan pada hari Senin kepada Departemen Kehakiman sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing AS.
Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 11 Maret 2021, tidak menjawab panggilan dari Reuters untuk meminta komentar.
Portofolio klien Ben-Menashe - termasuk mendiang pemimpin Zimbabwe Robert Mugabe - telah menarik perhatian sebelumnya. Dengan bekerja sama dengan militer Myanmar, para ahli hukum mengatakan dia berisiko melanggar sanksi AS yang dijatuhkan pada jenderal-jenderal top.
Ben-Menashe mengatakan kepada Reuters pada hari Sabtu bahwa tugasnya adalah meyakinkan Washington bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke Barat dan menjauh dari China.
Ben-Menashe mengatakan mereka ingin memukimkan kembali Muslim Rohingya yang melarikan diri dari serangan tahun 2017 yang dituduh oleh PBB oleh militer telah mengawasi genosida.
“Sangat tidak masuk akal bahwa dia dapat meyakinkan Amerika Serikat tentang narasi yang dia usulkan,” kata John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch.
Dokumen yang diserahkan oleh Ben-Menashe menunjukkan kesepakatan telah dicapai dengan menteri pertahanan junta, Jenderal Mya Tun Oo, dan bahwa pemerintah akan membayar perusahaan itu $2 juta.