Jual Beli Surat Kesehatan Viral, Khofifah Minta Polisi Menindak
Jual beli surat sehat virus corona, atau bebas virus Covid-19 sedang viral di media sosial. Bagaimana tidak, surat yang harusnya keluar setelah pemeriksaan itu dijual bebas dengan harga tertentu. Padahal, surat sehat corona menjadi alat penting bagi warga selama pandemi.
Surat keterangan sehat atau bebas dari virus corona menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh masyarakat, jika ingin melakukan perjalanan atau bepergian selama larangan mudik dan PSBB diterapkan.
Aturan tentang surat kesehatan itu tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Pusat Nomor 4 Tahun 2020, tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Khususnya di wilayah yang diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Salah satunya di wilayah Jawa Timur.
Karena viralnya jual beli surat kesehatan tersebut, Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung meminta pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, untuk secepatnya menyelidiki kasus tersebut. Ia khawatir, sudah ada warga Jawa Timur yang menggunakan surat palsu tersebut.
"Dengan rumor itu. Tadi saya sudah minta tolong Pak Kapolri untuk menugaskan timnya, terutama di Jatim. Saya juga minta tolong ke Kapolda Jawa Timur untuk memberikan klarifikasi atau memverifikasi benar tidaknya jual-beli surat tersebut. Apakah rumor ini benar atau hoaks, harus dilakukan verifikasi supaya semuanya clear," kata Khofifah, Kamis 14 Mei 2020 di Gedung Negara Grahadi.
Khofifah berharap, rumor tersebut bisa segera selesai. sehingga tidak mencemaskan masyarakat Jawa Timur, khususnya wilayah Surabaya dan Malang Raya yang saat ini sedang melaksanakan PSBB.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, pihaknya sudah melaporkan viralnya kasus tersebut kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, ketika menggelar rapat jarak jauh dengan video conference.
Pihaknya tidak ingin surat sehat palsu tersebut disalahgunakan oleh masyarakat, terlebih bisa menyulitkan petugas dalam pelaksanaan dan penindakan PSBB. Ia juga meminta semua pihak utamanya Kementrian Perhubungan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
"Iya pasti. dengan adanya rumor-rumor tersebut, akan membuat aparat kita di daerah dan di lapangan semakin sulit melakukan pengendalian dan penindakan, karena kondisinya kan bisa jadi simpang siur dan bias di lapangan. ini sangat mempersulit teman-teman saat melakukan pemeriksaan di titik-titik tertentu," katanya.