Jokowi Ancam Copot Menteri Yang Tidak Serius Kerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan peringatan kepada seluruh menteri, pejabat negara dan birokrat negara untuk mencapai program-program pemerintah. Para pejabat yang tidak serius bekerja bakal dicopot.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Jokowi saat menyampaikan pidato perdana seusai dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

Jokowi juga meminta kepada seluruh menteri ataupun birokrat untuk serius dan berkomitmen dalam menyukseskan program pembangunan Indonesia lima tahun ke depan.

Dalam pidatonya Jokowi menyampaikan lima agenda prioritas pemerintahannya dalam lima tahun mendatang. Lima agenda tersebut yakni pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," katanya.

Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. Terkait hal ini, Jokowi menegaskan bakal memangkas segala bentuk kendala regulasi.

"Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Tambah Jokowi, masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.
"Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," katanya.

Kemudian keempat yakni, penyederhanaan birokrasi dengan memangkas pejabat eselon. "Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," katanya.

Dan ke lima adalah transformasi ekonomi. Menurut Jokowi Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.