Jelang Pilpres, Kiai-Kiai Desa Ingatkan NU Bukan Corong Partai Politik

"Mengimbau menyerukan kepada semua pihak dalam hal ini elit-elit politik negeri ini dan struktural kepengurusan NU di semua tingkatan agar menghentikan akrobat-akrobat politik yang merugikan kepentingan dasar warga Nahdlatul Ulama' sebagai bagian tak terpisahkan dari warga Negara Indonesia."

Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, pengasuh pondok (ponpes) pesantren Nahdlatul Ulama (NU) dan gerakan kiai kampung Jawa Timur menyatakan sikap. Ada tujuh pernyataan sikap yang dideklarasikan di Ponpes Darul Taqwa Dusun Glatik, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Di antaranya, mereka mengingatkan dan "menyerukan kepada semua pihak dalam hal ini elit-elit politik negeri ini dan struktural kepengurusan NU di semua tingkatan agar menghentikan akrobat-akrobat politik yang merugikan kepentingan dasar warga Nahdlatul Ulama' sebagai bagian tak terpisahkan dari warga Negara Indonesia."

Sebanyak 21 Kiai Kampung dari sejumlah daerah menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk kembali maju di Pilres 2019. Mereka menilai kinerja Jokowi cukup baik selama memimpin Indonesia.

Puluhan kiai ini berasal dari Jombang, Mojokerto, Kediri, Sumenep, Sampang, Jember, Malang, Sidoarjo, Surabaya, Bojonegoro, Lamongan, Gresik dan Tuban. Tak hanya mendukung Jokowi, dalam acara deklarasi itu, kiai kampung ini juga menyatakan keprihatinan terhadap kondisi NU yang ditumpangi tokoh politik untuk kepentingan Pilpres 2019.

“Kami tetap akan mendukung Pak Jokowi sebagai Capres dan Cawapresnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Pak Jokowi. Insyaallah dengan masukan ini akan menjadi pertimbangan Pak Jokowi untuk memilih Cawapres,” kata Pengasuh PP Darus Sa’adah Surabaya KH Abdul Tawwab di PP Darut Taqwa, Desa Watesnegoro, Ngoro, Mojokerto, Rabu 8 Agustus.

Terkait sosok Cawapres yang ideal bagi Jokowi, Tawwab menyebutkan sejumlah kriteria. Salah satunya sosok yang tak ambisius terhadap kekuasaan.

“Cari orang yang tidak ambisi, rekam jejaknya bersih, tak punya beban masalah. Pak Jokowi sudah tahu sendiri ke mana arahnya. Itu hak prerogatif dari Pak Jokowi, kami tak boleh intervensi,” tuturnya dalam siaran pers diterima ngopibareng.id.

Tawwab menambahkan, Kiai Kampung di Jatim akan selalu memantau proses pemilihan Cawapres Jokowi. Pihaknya berharap Jokowi memilih sosok yang tepat sebagai pendampingnya di Pilpres 2019. “Kami siap memantau terus supaya masyarakat tak salah memilih,” tandasnya.

Pengasuh PP Darus Sa’adah Surabaya KH Abdul Tawwab mengatakan, pernyataan keprihatinan yang hari ini digelar juga sebagai saran bagi Presiden Jokowi. Maklumat ini dibuat lantaran adanya tokoh politik yang memanfaatkan NU untuk kepentingan Pilpres 2019.

Dia menegaskan, NU didirikan sebagai organisasi sosial keagamaan, bukan untuk kepentingan politik praktis. Kalau mau politik jangan menggunakan organisasi NU yang sudah memutuskan untuk khitthah.

“Saya mohon orang-orang yang menarik NU sebagai tunggangan untuk mencari kekuasaan berhenti, kalua ada yang kelewat ambisi kami sarankan Pak Jokowi agar jangan dipilih. Justru tidak akan mendapatkan simpati dari NU, tidak akan dipilih oleh warga NU,” tegasnya.

Apakah tokoh yang dimaksud yakni Ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar? Tawwab menampiknya. “Saudara sendiri yang menyebut namanya (Cak Imin), saya tak menuju kepada siapa pun. Saya bicara secara universal saja,” ujar Kiai Tawwab.

"Mengajak kepada seluruh warga NU untuk selalu berperan aktif mengembangkan kehidupan demokrasi yang beradab, selalu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan."

Berikut pernyataan sikap pengasuh ponpes dan kiai kampung :

1. Bahwa sesuai tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama' yang dipelopori oleh Hadratussyaikh KH. Hasjim Asj'ari dan Ulama'-Uiama terdahuiu hakekatnya adalah sebagai Jam'iyyah Diniyah Ijtima'iyah (Organisasi sosial Keagamaan) yang konsen menjaga ajaran Islam Ahlussunnah WaI-Jama’ah An-Nahdliyah di Indonesia sekaligus merawat semangat Keindonesiaan.

2. Bahwa secara intitusional Jam'iyyah Nahdlatul Ulama' bukan partai politik, sehingga tidak patutlah apabila struktural Nahdlatul Ulama' di semua tingkatan menjadi corong dari partai politik manapun dalam meraih kepentingan kelompok yang bersifat sesaat, karena Nahdlatul Ulama'secarainstitusi seharusnyalebih mengutamakan peran sebagai penjaga dinamisasi politik kebangsaan (bukan partisan).

3. Bahwa seyogyanya struktural kepengurusan NU di semua tingkatan berperilaku arif dan bijaksana dalam merespon dinamika politik yang terjadi di internal warga NU dan masyarakat dengan mengedepankan semangat adil, tawassuth, tasammuh, i’tidal sejalan dengan Mabadi’ Khoiru Ummah yang menjadi pedoman warga Nahdlatul Ulama’.

4. Bahwa hakekatnya Nahdlatul Ulama' juga menjadi “Rumah Besar” bagi semua warga NU yang beraneka ragam pilihan politiknya sebagai bagian hak pribadi yang harus dihargai. sehingga tidak ada kesan keberpihakan dan diskriminasi diantara kelompok satu dan lainnya yang dilakukan oleh elit struktural kepengurusan NU di semua tingkatan.

5. Bahwa warga NU akan selalu taat pada pemerintah yang sah dan apabila melakukan amar ma'ruf nahi munkar ddfan mengkritisi kebijakan pemerintah selalu dalam koridor kritik yang santun. konstruktif. obyektif dan ,memberikan aitematif solusi.

Oleh karenanya warga NU yang menjadi bagian tak terpisahkan dan' bangsa indonesia akan selalu siap menjaga kehormatan para pemimpin bangsa terutama Presiden Ir. H. Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara dari tekanan politik pihak manapun yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Temasuk memberikan kebebasan kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam menentukan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pilpres 2019 yang memiliki integritas dan moralitas tinggi serta tidak membawa BEBAN MASA LALU demi kepentingan warga NU khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

6. Mengimbau menyerukan kepada semua pihak dalam hal ini elit-elit politik negeri ini dan struktural kepengurusan NU di semua tingkatan agar menghentikan akrobat-akrobat politik yang merugikan kepentingan dasar warga Nahdlatul Ulama' sebagai bagian tak terpisahkan dari warga Negara Indonesia.

7. Mengajak kepada seluruh warga NU untuk selalu berperan aktif mengembangkan kehidupan demokrasi yang beradab, selalu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. (adi)