Jelang Pilkada, Seribuan Petugas KPPS Surabaya Positif Covid-19
Beberapa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Surabaya dinyatakan reaktif. Namun sayangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya enggan menyebut jumlahnya.
Ketika dikonfirmasi, Anggota KPU Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham enggan membuka data petugas KPPS yang telah dinyatakan reaktif. Ia menyebut jika hal tersebut termasuk informasi terkecualikan.
"Kami sudah tahu hasilnya. Tapi kalau ditanya berapa yang reaktif itu tidak kami tidak bisa informasikan karena datanya terkecualikan,” kata Agus, kepada media, Selasa, 8 November 2020
Disisi lain, Agus hanya bisa memberi presentase dari petugas KPPS yang telah melakukan rapid tes yang digelar 26 November 2020, lalu, 95 persen di antaranya non reaktif.
"Saya cuma bisa (memberi) persentasenya, 95 persen non reaktif. Yang reaktif harus dilakukan isolasi mandiri," jelasnya.
Perlu diketahui, pada Pilkada 2020 ini, total petugas KPPS di Surabaya ada 36.288 orang. Mereka bertugas di 5.184 TPS yang tersebar di 154 kelurahan dan 31 kecamatan se-Surabaya. Lima persen dari jumlah tersebut berarti ada 1.814 petugas KPPS di Surabaya yang reaktif.
Diberitakan sebelumnya, sehari jelang masa pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, belasan ribu KPPS yang tersebar di 19 kabupaten/kota se-Jawa Timur dinyatakan reaktif berdasar hasil rapid test.
Ketua KPU Jatim, Choirul Anam mengatakan, dari total hampir 500 ribu Petugas KPPS, Anam mengatakan, angka yang dinyatakan reaktif relatif kecil, atau sekitar 3 persen, dengan masing-masing kabupaten/kota persentasenya berbeda.
“Paling kecil ini ya ada, misalkan Kabupaten Kediri ini 0,4 persen, kemudian Kabupaten Tuban ini juga 0,05 persen atau hanya 10 orang yang reaktif dari 20.000, kemudian juga ada Sumenep ini juga sangat kecil," katanya.
Selanjutnya ada Kota Blitar yang juga disebut kecil. Jumlah tertinggi ada di Kota Pasuruan 10,1 persen dan juga ada di Jember, sembilan persen.
"Jadi sama persis dengan yang ada di gambar tadi terkait zonasi penularan Covid-19,” ungkap Anam saat ditemui usai rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa 8 Desember 2020 siang.