Jelang Penyaluran BLT PPKM Darurat, Pemkot Akan Gelar Assesment
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang beragam program bantuan sosial (bansos) seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Harapannya dengan bansos tersebut dapat meringankan beban masyarakat selama masa PPKM Darurat. Diperkirakan BLT dari Kementerian Sosial akan mulai disalurkan pada minggu kedua bulan Juli.
Terkait program itu, Rabu 7 Juli 2021 Wakil Walikota Surabaya Armuji memimpin langsung Rapat Koordinasi secara daring yang dihadiri oleh Dinas Sosial, BPB Linmas, Satpol PP, Bagian Humas Pemkot Surabaya, serta Perwakilan PT Pos Indonesia area VII Surabaya. Rapat itu dilakukan untuk membahas skema penyaluran serta menyampaikan pentingnya memperhatikan keselamatan warga Kota Surabaya saat pengambilan BLT.
"Dalam penyaluran BLT di masa PPKM Darurat harus berbeda dari sebelum-sebelumnya. Penerapan protokol kesehatan harus disiplin. Jangan sampai karena penyaluran BLT timbul klaster baru. Oleh karena itu kita harus antisipasi sejak sekarang," kata Armuji.
Dirinya mengungkapkan pentingnya dilakukan assessment oleh Satgas Covid-19 Kota Surabaya di kantor-kantor pos yang akan menjadi lokasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
"Saya minta agar BPB Linmas dan Satpol PP membantu Kantor Pos nanti untuk mengatur warga yang menjadi penerima BLT agar tidak timbul kerumunan," katanya.
Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kota Surabaya pada bulan Januari sebanyak 175.721 warga, bahkan pernah mencapai 200 Ribu warga. Di Kota Surabaya tercatat sebanyak sebanyak 277.293 keluarga terdaftar di database Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga selain BLT, warga juga ada yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan BLT Himpunan Bank Negara (HIMBARA).
"Jangan sampai maksud baik Pemerintah Pusat, Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota meringankan beban warga di masa PPKM darurat menimbulkan dampak di kemudian hari," katanya.