Tolak Politik Identitas, Sikap Gus Yahya Jelang Pemilu 2024

Nahdlatul Ulama (NU) tidak bisa dijadikan alat politik pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang. Pimpinan ormas yang berdiri sejak 1926 ini, politik identitas tak lagi mendominasi gelaran pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.

"Kami (NU) menolak secara tegas dan terus terang untuk dijadikan alat politik pada pemilu yang akan datang," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, dalam keterangan dikutip Rabu 28 September 2022.

"Politik identitas yang kita pernah alami tidak boleh terulang lagi apalagi sampai merusak nama baik Indonesia," kata Gus Yahya.

Mantan jubir Presiden Abdurrahmman Wahid (Gus Dur) ini menyampaikan masyarakat perlu menghindari politik identitas. Sebab politik identitas kerap kali dijadikan senjata bagi kelompok dan organisasi tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya bahkan mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Politik Identitas dan Politik Global

"Ancaman terkait politik identitas ini berkaitan erat dengan konteks di ranah global, seperti radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan konflik di belahan dunia lain," ujar Gus Yahya, seperti dilansir nu-online.

Dalam kaitan ini, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibien Rembang ini mengajak agar semua pihak dapat mengantisipasi politik identitas sejak dini. Sebab menurutnya sudah saatnya masyarakat memahami secara luas kebutuhan krusial bangsa dan negaranya dalam konteks jangka panjang.

“Untuk menentukan pilihan ini penting bagi masyarakat memahami secara lebih lengkap dan mendalam tentang kebutuhan bangsa dan negara bukan hanya pada konteks jangka pendek saja, tapi harus sungguh-sungguh menyiapkan kebutuhan yang lebih jauh,” kata Gus Yahya.

Guna mengantisipasi terjadinya politik identitas, lanjut Gus Yahya, PBNU memiliki peran penting dalam sosialisasi terkait pendidikan politik kepada masyarakat, membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan kelompok lintas agama, stakeholders atau pemangku kebijakan.

“Ini semua terkait dengan politik identitas dan cara untuk memulai pencarian solusi dari berbagai macam konflik, maka kita harus memulai untuk mengasingkan politik identitas tersebut dalam dinamika sosial,” tuturnya.

Dalam catatan Ngopibareng.id, sikap Gus Yahya sejak awal memimpin ormas yang didirikan para ulama pesantren ini bersikap tegas terhadap persoalan politik praktis. Agaknya, ia belajar dari masa lalu yang cenderung menjadikan organisasi Islam terbesar ini menjadi bagian dari alat politik praktis.