Jatim Rawan Bencana, Ini Tahapan Mitigasi yang Harus Dilakukan

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang rawan terhadap bencana, terutama pesisir Selatan yang rawan terhadap bencana tektonik dan tsunami.

Hal ini diungkapkan Bambang Setiyo Prayitno, Msi. Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG dalam webinar Hari Santri Nasional dan HUT Propinsi Jawa Timur ke-76 yang diadakan Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama (BKNU) Jawa Timur.

"Penanggulangan bencana alam dalam situasi Covid-19 merupakan usaha extra yang dibutuhkan, sehingga kesadaran akan bencana merupakan usaha yang patut didukung dan disosialisaikan untuk menciptakan rasa aman dan kesiagaan masyarakat terhadap bencana," kata Bambang, Senin, 18 Oktober 2021.

Dalam kesempatan yang sama Dr. Daryonno, Koordinator Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami, BMKG mengungkapkan, bahaya tsunami dan gempa masih menghantui masyarakat Jawa Timur. Selatan Jawa Timur mempunyai potensi gempa megatrust dan patahan yang berpotensi memicu tsunami besar.

"Untuk itu diperlukan mitigasi atau kesiapsiagaan masyarkat dalam menghadapi bahaya gempa ke depan. Gempa megatrust dimungkinkan dampaknya tidak hanya di Pantai Selatan Jawa Timur tapi juga bisa sampai Surabaya dan Gresik," imbuhnya.

Sementara, Dr. Ir. Haryo Dwito Armono, M.Eng, IPU. Lab Infrastruktur Pantai dan Pelabuhan, Dept Teknik Kelautan ITS Surabaya menyampaikan, langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan masyarakat diwilayah pesisir Jatim.

Menurutnya, mitigasi non-struktural seperti zonasi, sosialisasi dan jalur evakukasi dapat dilakukan sebagai langkah antisipasi.

"Yang sangat penting membentuk masyarakat yang sadar bencana. Faktor-faktor yang membentuk ketangguhan masyarakat terhadap bencana perlu dilakukan, terutama masyarakat pesisir dari tsunami," kata Haryo.

Ia mengatakan, umumnya masyarakat pesisir tinggal didaerah yang cukup padat dan tingkat pendidikan yang rendah, serta kurangnya kesadaran dalam mengantisipasi bencana selain diperparah kerusakan fisik kawasan pesisir menjadikan daerah pesisir sangat rentan akibat bencana.

Lanjutnya, menciptakan ketangguhan masyarakat pesisir terhadap dampak bencana tsunami maupun yang lainnya diperlukan ditingkatkan untuk mengurangi resiko bencana. Tata Pemerintahan yang baik dapat memmpercepat pemulihan masyarakat akibat bencana, seperti tata ruang maupun peraturan-peraturan daerah yang terkait.

Selain itu, faktor sosial dan kelestarian sumberdaya alam pesisir juga sangat penting dalam menciptakan ketangguhan masyarakat pesisir menghadapi bencana. Pendampingan dari pemerintah atau pihak terkait dalam membangun bangunan seperti rumah yang sesuai dengan standard rumah tahan gempa diperlukan untuk mengurangi resiko bencana.

Tambahnya, faktor penting lainnya adalah kesadaran dan kesiapan masyakarakat terhadap bencana. Strategi pemulihan masyarakat dari bencana perlu disiapkan sebelum adanya bencana dan setelah bencana, meliputi tata pemerintahan, kerjasama antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah dan strategi penyelamatan korban gempa serta upaya penyaluran bantuan.

Peran pemerintah dalam memberikan kesadaran masyarakat dari resiko bencana sangat penting untuk mengurangi resiko bencana dan strategi pemulihan masyarakat dari bencana.

“Untuk melihat ketangguhan masyarakat dari bencana, diperlukan pembuatan index ketangguhan masyarakat dari bencana terhadap kesiagaan, kesiapan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana.” pungkasnya.