Jatim Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan dalam Musrenbang 2027
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memprioritaskan pelayanan dasar pada Musyawarah Penrencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Surabaya, Selasa, 14 April 2026. Layanan dasar tersebut meliputi pendidikan dan kesehatan.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menjelaskan, penyusunan RKPD ini disesuaikan RPJMD Jatim dan RKP Pemerintah Pusat bertema pertumbuhan berkualitas dari investasi, dari produktivitas, dari industri.
Pada tahun 2027 mendatang, Emil menegaskan pertumbuhan berkualitas jadi salah satu fokus melalui pemenuhan layanan dasar. Sebab, pertumbuhan berkualitas akan terwujud bila seluruh elemen masyarakat dari tingkat desa hingga ke atas bisa merasakan.
"Makanya pelayanan dasar ini bisa nyambung dengan konsep ini. Karena memastikan bahwa pendidikan ini menjangkau semua, bahwa kesehatan menjangkau semua itu penting gitu," kata Emil.
Di sektor kesehatan, ia mengatakan, saat ini ada dua infrastruktur rumah sakit yang pemprov yang akan segera selesai pembangunan. Yakni di Pamekasan ada RSUD Moh Noer dan satu RSUD di Jember.
"Sehingga kita punya lima rumah rumah sakit wilayah. Ada yang di Surabaya, ada yang di Madiun, Malang. Sekarang sudah ada juga yang di Madura dan di Tapal Kuda," kata Emil.
Tak hanya soal infrastruktur saja. Peningkatan kualitas SDM juga jadi fokus utama. Terutama SDM guru maupun tenaga kesehatan PPPK.
"Pelayanan dasar itu intinya pendidikan, kesehatan. Nah, investasi kita di pendidikan dan kesehatan itu bukan sekadar beton, baja, batu bata, tapi SDM, guru-guru termasuk P3K, Nakes termasuk P3K," tegasnya.
Yang juga tidak kalah penting, kata Emil, adalah infrastruktur jalan merupakan investasi jangka panjang mewujudkan transportasi yang aman dan murah menghubungkan daerah antar kawasan.
Menurutnya pembangunan infranstruktur jalan dan penyediaan saran transportasi umum ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Ini akan diwujudkan dengan double track dan kereta listrik.
Di sisi lain, Emil mengatakan, alokasi anggaran menjadi isu krusial dalam pembangunan ke depan. Sebab, Jatim masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor dan harus dialokasikan ke masing-masing program.
"Kita ingin menyeimbangkan bahwa provinsi punya mandat dari sumber ini untuk membiayai jalan juga agar masyarakat yang menggunakan jalan kita ini merasa aman dan nyaman. Tapi provinsi juga punya tanggung jawab secara undang-undang untuk menggunakan pendapatan tersebut untuk pendidikan, untuk kesehatan," pungkasnya.