RI akan Pangkas Regulasi dan Birokrasi, Janji Jokowi di Korsel

Presiden Joko Widodo menghadiri working lunch dengan sejumlah CEO perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan di Hotel Lotte, Busan. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menjelaskan alasan mengapa Indonesia menjadi tempat investasi yang tepat bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan.

Di era yang penuh dengan ketidakpastian , Presiden Joko Widodo melihat masa depan dunia akan dimotori oleh emerging economy seperti Indonesia. Di saat banyak negara mengalami aging society, Indonesia justru memiliki usia produktif yang besar dengan bonus demografi yang besar pula.

"Di saat banyak negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5 persen per tahun selama lima tahun ini," kata Presiden, dalam pertemuan berlangsung yang berlangsung Senin, 25 November 2019.

Selain itu, pada saat banyak negara mengalami ketidakpuasan, stabilitas politik di Indonesia bisa cukup terjaga. Pada saat banyak negara cenderung melakukan proteksionisme, Indonesia menjadi koordinator bagi perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

"Indonesia telah menyelesaikan negoisasi Indonesia-Korea CEPA," ujar Presiden.

Di hadapan para CEO, Kepala Negara juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk membuat iklim investasi yang semakin menarik dalam lima tahun ke depan. Penyederhanaan aturan dan penyederhanaan birokrasi di Indonesia akan terus dilakukan guna mendukung hal tersebut.

Pada saat yang sama Jokowi menekankan bahwa investasi di Indonesia harus menciptakan lapangan kerja. Saya juga menekankan investasi tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, namun juga menjadikan Indonesia sebagai hub produksi.

Berkaitan dengan penyederhanaan aturan, pemerintah akan melakukan pemangkasan sekitar 70 hingga 74 undang-undang secara sekaligus dalam waktu bersamaan melalui omnibus law. Dengan omnibus law ini, Presiden berharap semua peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan menghambat investasi akan bisa disederhanakan.

"Dan juga pemangkasan birokrasi kita yang semakin simpel sehingga keputusan-keputusan yang diambil nanti juga akan semakin cepat. Yaitu nantinya akan dipangkas eselon IV dan eselon III di birokrasi kita," ungkap Jokowi.

Presiden juga menjelaskan soal rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nantinya, kota tersebut akan dirancang menjadi sebuah kota yang pintar, hijau, aman, inklusif, dan kuat.

"Indonesia terbuka untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemindahan ibu kota ini, dan marilah sekali lagi saya mengajak untuk menguatkan kerja sama ekonomi kita, kerja sama perdagangan kita, kerja sama investasi kita, antara Indonesia dan Korea," ajak Kepala Negara.

Presiden Jokowi meminta para pelaku usaha untuk tidak segan menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Presiden memberikan contoh soal pembebasan lahan Lotte di Cilegon yang telah diselesaikan oleh Kepala BKPM.

"Kalau ada masalah-masalah yang lain, tolong sampaikan kepada Pak Bahlil," pesan Jokowi.