Jangan Sampai Batu Bara Dikuasai Asing

Jakarta: Perusahaan-perusahaan asing banyak yang berinvestasi ke pertambangan batubara. Terutama di Kalimantan yang memiliki kandungan batubara amat besar. Investasi banyak masuk ke Indonesia, tapi sumber daya alam Indonesia habis.

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang menyatakan, batu bara Indonesia seharusnya diproses di dalam negeri hingga ke produk akhir, supaya sumber daya alam nasional itu tidak dikuasai korporasi asing.

Oesman dalam rilis di Jakarta, Senin, mengemukakan bahwa sumber daya alam nasional seharusnya digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewasa ini, katanya, ada keinginan asing untuk menguasai batu bara Indonesia SDA nasional selain emas.

Bila penguasaan itu terjadi, lanjutnya, maka Indonesia bakal kekurangan energi karena banyak pembangkit listrik di berbagai daerah, menggunakan batu bara.

Sementara itu sebagaimana diwartakan, lembaga swadya masyarakat (LSM) mengingatkan supaya perekonomian Indonesia jangan sampai didominasi investasi yang berujung kepada monopoli korporasi asing melalui perjanjian perdagangan global.

Direktur Eksekutif LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti mencontohkan, perjanjian ekonomi komprehensif regional (RCEP) yang sedang dibahas pemerintah saat ini memuat mekanisme sengketa yang dapat digunakan investor untuk menggugat kebijakan negara yang merugikan sang investor.

Hal tersebut juga dikenal dengan istilah "Investor-State Dispute Settlement"/ISDS atau Penyelesaian Sengketa Investor-Negara.

"Pemerintah Indonesia harus menolak Mekanisme ISDS dalam RCEP, hal ini sejalan dengan kebijakan yang telah diambil Pemerintah ketika melakukan termination terhadap Bilateral Investment Treaty (BIT) yang beralasan karena Mekanisme ISDS dianggap merugikan Indonesia," paparnya.

Rachmi menjelaskan, RCEP juga memberikan keistimewaan bagi dominasi dan monopoli korporasi besar lewat aturan larangan diskriminasi terhadap produk digital dan ini telah menimbulkan kompetisi yang tidak adil. (ant)