Jadi Pilot Project, Banyuwangi Mulai Uji Coba Pendaftaran Digitalisasi Bansos

Banyuwangi mulai melakukan uji coba pendaftaran digitalisasi bantuan sosial (bansos) Kamis, 18 September 2025. Uji coba dilakukan karena Banyuwangi dipilih sebagai pilot project digitalisasi bansos secara nasional. Pada tahap awal, uji coba pendaftaran digitalisasi bansos ini dimulai di dua desa/kelurahan, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

Pendaftaran digitalisasi bansos ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Syaratnya, pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena portal perlinsos terhubung dengan IKD.

Cara kedua, pendaftaran melalui agen perlinsos. Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi. Mereka merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan para operator di tingkat desa/kelurahan yang sebelumnya sudah menjalani pelatihan.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, para agen perlinsos telah dilatih secara menyeluruh oleh tim dari pusat. Agar mereka dapat membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam melakukan pendaftaran secara mandiri.

“Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, misalkan tidak punya gadget atau kendala lainnya, bisa melalui pendamping PKH, TKSK. Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri,” jelasnya.

Warga juga bisa datang ke Kantor Desa atau Kelurahan. Mereka akan dibantu operator SIKS-NG di desa/kelurahan guna mendaftar bansos. Operator ini merupakan petugas di tingkat desa/kelurahan yang bertugas mengelola, menginput, dan memvalidasi data kemiskinan dari Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.

Pemkab juga akan melibatkan Kader Dasa Wisma sebagai Agen Perlinsos. Harapannya, agar lebih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, namun selama ini belum dapat bantuan karena lepas dari pendataan. Padahal, sebetulnya mereka sangat layak.

“Jika hal tersebut terealisasi, jumlah Agen Perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2 ribu orang,” imbuhnya.

Banyuwangi, lanjut Ipuk, sepenuhnya siap mendukung uji coba program ini. Uji coba ini perlu dilakukan sebelum penerapan secara nasional untuk mengetahui apa saja hambatan yang mungkin terjadi dan apa solusi yang akan diambil untuk menanganinya.

“Kita bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program ini," tegasnya.

Perwakilan dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, menjelaskan, selama proses uji coba, hanya warga Banyuwangi yang bisa melakukan pendaftaran.

"Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang," terangnya.

Setiap warga, menurutnya, bisa mendaftarkan diri dalam program digitalisasi perlinsos. Nantinya, tim komite akan melakukan formulasi untuk mencari bentuk yang optimal dalam proses seleksi dan memverifikasi data pendaftar dari berbagai sumber berdasarkan kriteria program bansos terkait.

Saat mendaftarkan diri, masyarakat wajib mengizinkan pemerintah mengakses beberapa data untuk proses verifikasi. Dari proses verifikasi dan formulasi nantinya diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi lanjutan terkait sistem seleksi penargetan ini. Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat, maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima dengan sejumlah alasan.

"Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan. Warga bisa menyanggah data hasil verifikasi, nanti selanjutnya akan kami cek ulang," bebernya.

Hasil dari digitalisasi perlinsos ini rencananya akan dipakai untuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2026 mendatang. Untuk tahun ini, penyaluran program bantuan masih menggunakan data dan mekanisme lama.

“Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir program bantuan tak tepat sasaran,” ujarnya.