Isu Keamanan di Papua, Wapres: Tidak Dapat Digeneralisasi

Faktor keamanan masih menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian di tanah Papua. Hal ini kembali menjadi perbincangan menyusul terjadinya pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada 7 Februari 2023 silam.

Berkenaan dengan hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin memaparkan bahwa isu keamanan di Papua tidak dapat digeneralisasi. Sebab, saat ini Papua telah memiliki 6 provinsi dan berdasarkan laporan yang diterima Wapres, kelima provinsi lainnya berada dalam status aman.

“Masalah (keamanan) Papua itu bukan lagi masalah Papua (secara umum} sekarang. Karena Papua itu sudah menjadi 6 bagian provinsi. Di provinsi yang lain tidak ada masalah, hanya ada di 1 provinsi di (Papua) Pegunungan. Bahkan di daerah lain minta nambah provinsi. Di Papua Barat minta tambah 1 provinsi. Di Papua Induk minta nambah provinsi. Artinya mereka sebenarnya tidak ada masalah,” katanya dalam keterangan pers, Rabu, 15 Februari 2023.

Wapres menyampaikan, apabila saat ini ada sekelompok individu yang melakukan tindakan ofensif, hal tersebut tidak lagi dapat digeneralisasi menjadi satu kesatuan Papua. “Kalau ada kelompok mengatasnamakan Papua, itu sudah tidak relevan lagi,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, wapres juga menyampaikan bahwa untuk menjaga kestabilan keamanan di tanah Papua, perlu adanya aksi defensif aktif dari para penegak hukum dan penjaga keamanan wilayah. "Bukan ofensif, tetapi defensif tapi aktif. Defensif aktif untuk melakukan perlindungan,” katanya.

Wapres pun meyakini, bahwa terciptanya keamanan merupakan salah satu kunci utama dalam melaksanakan pembangunan di tanah Papua. Oleh karena itu, ia meminta agar para jajaran pengamanan wilayah dapat terus mengawal terciptanya suasana aman dan damai di wilayahnya.

“Supaya petugas keamanan kita, ada Kapolda, Pangdam, Danrem, dan akan kita lakukan pengawalan-pengawalan,” imbaunya.

Dengan demikian, tambahnya, seluruh upaya pembangunan kesejahteraan Papua yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat Papua.

“Kita ingin pendekatan kita kan pembangunan kesejahteraan. Pembangunan kesejahteraan ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau keamanan tidak bisa kondusif. Di lima provinsi [di Papua] kondusif. Di 1 provinsi (Papua Pegunungan) akan kita buat kondusif. Nanti keamanan akan kita buat bagaimana perlindungan kepada masyarakat, proyek-proyek yang kita jadikan pembangunan akan diperketat (penjagaannya),” pungkasnya.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Ketua Jamiyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Arif Rahmansyah Marbun, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.