Ironi Negara Maritim: Ketika Kecelakaan Laut Terus Berulang
Oleh: Oki Lukito
Indonesia kerap menyebut dirinya sebagai negara maritim terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai sepanjang sekitar 99 ribu kilometer, laut menjadi urat nadi yang menghubungkan kehidupan masyarakat, perdagangan, hingga distribusi logistik antardaerah. Di atas laut pula jutaan masyarakat pesisir menggantungkan hidup sebagai nelayan, pelaut, maupun pelaku usaha maritim.
Namun, dibalik kebanggaan tersebut, musibah di laut masih terus berulang. Berbagai kecelakaan pelayaran dan hilangnya kapal menjadi pengingat bahwa keselamatan di laut masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.
Belum hilang duka atas kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, publik kembali dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa perjalanan laut di Indonesia masih menyimpan risiko yang tinggi. Kapal yang melayani rute Surabaya–Makassar itu terbakar di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, pada Minggu, 2 Agustus 2026. Saat kejadian, kapal mengangkut 232 penumpang beserta 181 unit kendaraan. Ratusan penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dalam operasi penyelamatan yang berlangsung dramatis, namun lima orang dilaporkan meninggal dunia. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat berwenang.
Di waktu yang hampir bersamaan, KMN Fatma Jaya 1, kapal nelayan asal Brondong, Lamongan, dilaporkan hilang kontak di perairan barat Pulau Bawean. Lima nelayan yang berada di atas kapal sempat mengirimkan permintaan pertolongan sebelum komunikasi terputus. Tim SAR gabungan segera diterjunkan untuk melakukan pencarian, namun hingga kini keberadaan kapal beserta awaknya masih belum diketahui.
Yang lebih memprihatinkan, Kapal Motor Nelayan (KMN) Entok asal Paciran, Lamongan, juga belum ditemukan setelah dilaporkan hilang kontak sejak bertolak dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong pada 3 Juni 2026. Kapal yang dinakhodai seorang nakhoda bersama 19 anak buah kapal (ABK), seluruhnya warga Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, terakhir diketahui berada di sekitar perairan Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep. Berbulan-bulan berlalu, nasib kapal beserta 20 orang di dalamnya masih menjadi tanda tanya. Ketidakpastian itu menjadi luka yang terus membayangi keluarga para nelayan sekaligus menggambarkan besarnya risiko yang dihadapi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut.
Rangkaian insiden tersebut menambah daftar panjang kecelakaan dan hilangnya kapal di perairan Indonesia sepanjang 2026. Pada Maret lalu, KM Gandha Nusantara 17 tenggelam di perairan Maluku Utara setelah dilaporkan mengalami gangguan mesin. Di bulan yang sama, kapal ikan Nazila 05 tenggelam di Laut Maluku, meski seluruh awaknya berhasil dievakuasi. Memasuki Juli, KLM Nurul Salsa juga mengalami musibah di perairan Kepulauan Selayar.
Setiap peristiwa memiliki penyebab yang berbeda. Ada yang diduga dipicu kerusakan teknis, ada yang terjadi akibat cuaca buruk, sementara sebagian lainnya masih menunggu hasil investigasi resmi. Namun, satu hal yang selalu sama adalah besarnya dampak yang ditimbulkan. Korban jiwa, keluarga yang kehilangan orang tercinta, nelayan yang tak kunjung kembali, hingga terganggunya aktivitas ekonomi menjadi konsekuensi nyata dari setiap kecelakaan di laut.
Bagi Indonesia, transportasi laut bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak tergantikan. Kapal penumpang menjadi penghubung bagi ribuan pulau yang tidak memiliki akses darat. Kapal barang mengangkut kebutuhan pokok, bahan bangunan, hingga hasil pertanian dan perikanan. Sementara kapal-kapal nelayan menjadi tumpuan hidup ribuan keluarga di sepanjang pesisir Nusantara.
Karena itu, setiap kecelakaan laut tidak semestinya hanya dipandang sebagai angka dalam statistik. Di balik setiap insiden terdapat kisah perjalanan yang tak pernah mencapai tujuan, nelayan yang tak kembali ke rumah, keluarga yang menunggu tanpa kepastian, hingga distribusi logistik yang terganggu dan berdampak pada kehidupan masyarakat luas.
Pemerintah bersama berbagai instansi terkait telah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat keselamatan pelayaran, mulai dari peningkatan pengawasan kelaikan kapal, pemeriksaan rutin terhadap armada, hingga penguatan kapasitas pencarian dan pertolongan oleh Basarnas. Meski demikian, rentetan kecelakaan yang masih terus terjadi menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menekan risiko di lapangan. Keselamatan pelayaran membutuhkan konsistensi, pengawasan yang tegas, kepatuhan operator terhadap standar keselamatan, serta kesadaran seluruh pengguna jasa transportasi laut.
Predikat sebagai negara maritim semestinya tidak hanya tercermin dari luasnya wilayah laut, banyaknya pelabuhan, atau besarnya potensi ekonomi kelautan. Predikat itu harus diwujudkan melalui sistem pelayaran yang benar-benar aman, armada yang laik operasi, pengawasan yang efektif, serta perlindungan nyata bagi setiap orang yang bekerja dan beraktivitas di laut.
Selama kecelakaan laut dan hilangnya kapal masih terus berulang dengan frekuensi yang mengkhawatirkan, ironi sebagai negara maritim akan tetap menjadi kenyataan yang sulit disangkal. Potensi kelautan Indonesia yang begitu besar hanya akan benar-benar menjadi kekuatan apabila dibarengi komitmen yang serius untuk membangun budaya keselamatan pelayaran. Sebab, bagi sebuah negara maritim, ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa luas laut yang dimiliki, melainkan seberapa baik negara mampu melindungi setiap nyawa yang berlayar di atasnya.
*Oki Lukito, PWI Jawa Timur Bidang Kemaritiman