Bangku Sekolah SMP Kurang, Pemkot Surabaya Harus Lakukan Ini

Menurut data Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, masih ada 5.135 pelajar belum mendapatkan sekolah pada tahun ajaran baru mendatang. Menanggapi hal tersebut, Martadi, Dewan Pendidikan Kota Surabaya mengatakan bahwa Pemkot Surabaya harus bertanggung jawab mengenai terjaminnya pendidikan siswa.

"Hal ini yang tertuang dalam pasal 9 (1), UU 23/2002 dikatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya," kata Martadi, Jumat, 12 Maret 2021.

Lanjutnya, dalam hal ini negara yang  dikelola oleh pemerintah khususnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab mengenai terjaminnya pendidikan setiap anak-anak di negeri Indonesia.

Dalam keadaan seperti ini, ujar Martadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya.

"Pertama Pemkot harus bekerja sama  dengan sekolah swasta untuk menampung anak-anak yang tidak sekolah tersebut atas biaya Pemkot," imbuhnya.

Kedua, mendorong anak-anak tersebut masuk di PKBM atau pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C, atau menambah daya tampung sekolah negeri.

"Prinsipnya, di Surabaya semua anak harus bisa sekolah karena itu amanat Perda No 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan," tandasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, masih ada 5.135 pelajar belum mendapatkan sekolah pada tahun ajaran baru nanti.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot menjamin seluruh siswa bakal mendapatkan sekolah. Caranya, Pemkot akan meminta SMP swasta memberdayakan potensinya, menampung pelajar tersebut.

"Karena semua anak di Surabaya harus sekolah," kata Eri.

Eri menjelaskan, sebelumnya Dispendik sudah melakukan pendataan. Tujuannya agar mendapatkan sejumlah informasi terkait jumlah lulusan siswa serta daya tampung sekolah.

"Hasilnya, total daya tampung SMP negeri dan swasta ditambah MTs mencapai 41.440. Sedangkan, total lulusan SD sebanyak 46.576. Artinya ada selisih 5.135 pelajar yang belum tertampung," papar Eri.