Ini Upaya Polda Jatim Tekan Angka Kecelakaan di Perlintasan KA

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mencatat kenaikan angka yang signifikan di sepanjang tahun 2022 terkait kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api. Polda Jatim pun berupaya menekan angka tersebut di tahun ini.

Berdasar data Ditlantas Polda Jatim, pada tahun 2020 angka kejadian sebanyak 120 kasus dengan 58 korban meninggal dunia, lalu 2021 naik menjadi 144 kasus dengan 77 meninggal dunia dan tahun 2022 naik menjadi 175 kasus dengan total 225 korban terdiri dari 105 korban meninggal dunia, 50 luka berat dan 70 luka ringan.

Dari total angka tersebut, 89 persen korban adalah usia produktif 16 tahun hingga 60 tahun.

Angka tersebut menjadi kekhawatiran, mengingat sudah banyak korban meninggal dunia akibat perlintasan yang tidak berpalang pintu.

"Tercatat, ada 734 perlintasan yang tidak berpalang pintu dan ini memiliki potensi kerawanan tinggi karena ruang publik yang selalu dilewati. Pada tahun 2022 angka korban meningkat menjadi 225, terdiri dari meninggal dunia, luka berat dan luka ringan," ungkap Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto dalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, 4 Januari 2022.

Dalam pertemuan bersama Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, KAI dan stakeholder terkait, Toni mengaku, pihaknya berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini.

Mengingat, sesuai aturan dalam Permenhub Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan dirinci tentang tanggung jawab masing-masing.

Pertama, apabila perlintasan kereta api di jalan nasional, maka menjadi tanggung jawab kementerian. Kedua, apabila di jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. ketiga, apabila di jalan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Terakhir, apabila di jalan khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga, menjadi tanggung jawab badan hukum atau lembaga tersebut.

"Kami punya semangat untuk menyelamatkan warga Jatim sehingga 2023 ini tidak terjadi lagi, kalau pun terjadi seminimal mungkin. Sehingga, kami duduk bersama, akan membuat konstruksi untuk mengambil langkah karena pasti ada cost-nya, misal yang murah Rp300 juta, yang mahal bisa Rp2,5 miliar. Ini hal yang harus kami (pejabat) lakukan untuk menyelamatkan masyarakat dari masalah ini," ujarnya.

Karena itu, mantan Kapolda Sumatera Selatan itu mengatakan, akan ada pertemuan lanjutan dengan stakeholder terkait untuk merinci upaya yang akan dilakukan.

Dengan pertemuan ini, diharapkan secara bersama-sama bisa segera mengambil langkah untuk membangun pos-pos perlintasan kereta api.

Sementara itu, Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol M Taslim Chairuddin menyampaikan, beberapa kendala yang menyebabkan meningkatnya kasus ini tak luput dari kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

"Jujur, kami akui tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas kurang. Kedua, sarana dan prasaran alat bantu perlintasan kurang. Ketiga, masyarakat terus berkembang yang membuat mobilitas berkembang," sebut Taslim.

Karena itu, ia mengatakan, upaya sosialisasi taat berlalu lintas terus digencarkan di seluruh daerah bahkan hingga desa. "Kami juga memasang rambu-rambu untuk mengurangi itu," pungkasnya.

Lebih dari itu, pria dengan pangkat tiga melati emas di pundak itu berharap masyarakat untuk patuh berkendara dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Sebab, dari survei WHO, kecelakaan lalu lintas menjadi mesin pembunuh ketiga setelah penyakit jantung dan infeksi saluran pernapasan.

Sementara itu, Kadishub Jatim Nyono menyampaikan, dari total 734 perlintasan sebidang yang tidak berpalang itu paling banyak terletak di wilayah jalan kabupaten/kota dan desa. Sedangkan, provinsi hanya ada 19 titik dan tersisa satu di Banyuwangi yang akan dikerjakan tahun ini.

"Jadi 700 lebih itu banyak di jalan kabupaten/kota maupun desa, karena itu akses warga yang melintasi rel kereta api. Makanya, sesuai PM 94 Tahun 2018 kami mohon pemkab bisa mengalokasikan dana untuk membangun palang pintu, lalu penjaganya bisa dari CSR. Mungkin kalau pemkab gak ada biaya, bisa CSR perusahaan yang melintas di situ," ujarnya.