Ini 5 Pelanggaran yang Dilakukan TRS Menurut Pemkot Surabaya
Pemerintah Kota Surabaya akhirnya angkat bicara soal polemik ytang terjadi di Taman Remaja Surabaya (TRS). Melalui Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati mengatakan ada berbagai alasan yang melatarbelakangi penyegelan taman hiburan legendaris, yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa, Tambaksari, Surabaya itu.
Ia memastikan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola TRS, PT Sasana Taruna Aneka Ria (STAR), sehingga Pemkot Surabaya akhirnya melakukan penyegelan. “Jadi, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT STAR ini, makanya Pemkot Surabaya melakukan penyegelan,” kata Ira di Surabaya, Rabu 5 September 2018.
Pelanggaran pertama, kata dia, ada 12 bangunan yang tidak sesuai dan tidak termasuk dalam bangunan yang diizinkan sesuai IMB no 188.45/1291-92/402.5.09/1993 tanggal 30 April 1993. Izin IMB saat itu, ada 28 bangunan, tapi setelah dilakukan survei terakhir, sudah ada 40 bangunan. “Nah, 12 bangunan ini yang tidak sesuai dengan IMB tahun 1993,” kata dia.
Dalam pelanggaran ini, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), kata dia juga sudah mengeluarkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama (SP1) pada tanggal 25 Juli 2018 lalu. Selanjutnya, dikeluarkan lagi surat peringatan kedua (SP2) pada tanggal 8 Agustus 2018, kemudian dikeluarkan kembali SP 3 pada tanggal 15 Agustus 2018.
“Pada saat penerbitan SP 1 sampai SP 3 itu, memang ada beberapa tanggapan dari PT STAR dan ada surat jawaban pula dari DCKTR. Karena memang melakukan pelanggaran, maka akhirnya DCKTR mengeluarkan surat pembekuan IMB pada tanggal 23 Agustus 2018,” katanya.
Pelanggaran kedua, lanjut Ira, PT STAR tidak melakukan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pelanggaran ini, Dinas Tenaga Kerja Surabaya sudah mengirimkan surat pemberitahuan pada tanggal 25 Juli 20018 mengenai kewajiban pengusaha melakukan pembaruan dan pendaftaran PKB.
“PT STAR memang pernah mengajukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama kepada Dinas Tenaga Kerja Surabaya, tapi permohonannya ditolak karena belum memenuhi persyaratan dokumen TDP dan SIUP,” ujarnya.
Ira memaparkan, dalam menyikapi pelanggaran ini, Dinas Tenaga Kerja Surabaya meminta bantuan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jatim untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT STAR. Hasilnya, ditemukan bahwa perusahaan itu tidak membayar iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan sejak November 2014.
“Selain itu, ditemukan pula bahwa PT STAR tidak melakukan uji ulang atau pemeriksaan ulang secara berkala terhadap alat-alat kerja yaitu wahana permainannya,” kata dia.
Pelanggaran ketiga, PT STAR ini, kata Ira, telah menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga surat tagihan dan surat teguran sudah dilayangkan kepada PT STAR. Bahkan, setelah ditelusuri, perusahaan ini juga menunggak pajak parkir.
Pelanggaran keempat, masih kata Ira, PT STAR tidak mengolah limbah B3 sehingga melanggar pasal 59 ayat 1, ayat 3 UU no 32 tahun 2009 jo Pasal 3 ayat 1 PP no 101 tahun 2014. Selain itu, PT Star ini juga tidak memiliki bangunan TPS limbah B3, sehingga melanggar pasal 12 ayat 1 PP no 101 tahun 2014. Bahkan, PT STAR ini tidak memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3, sehingga melanggar Pasal 12 ayat 3 PP no 101 tahun 2014 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a perwali no 26 tahun 2010.
“Dalam pelanggaran ini, Dinas Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan dan terakhir pencabutan izin lingkungan pada tanggal 23 Agustus 2018,” kata Ira.
Menurut Ira, berdasarkan pendapat dari pakar, apabila izin lingkungan sudah dicabut, maka izin usaha menjadi tidak berlaku. Hal itu berdasarkan ketentuan UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup pasal 40. “Jadi, pakar itu menemukan aturan bahwa pencabutan izin lingkungan yang dilakukan oleh DLH menjadi dasar untuk mencabut izin usaha, sehingga gugur semua izin-izinnya,” kata dia.
Pelanggaran kelima, kata Ira PT STAR melanggar Perwali nomor 25 tahun 2014 tentang tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata. Salah satu bunyi dari perwali itu adalah setiap taman rekreasi harus memiliki luas 3 hektar, sedangkan PT STAR hanya memiliki luas 1,6 hektar.
“Atas pelanggaran ini, Dinas Pariwisata pun sudah menerbitkan surat pemberitahuan, surat peringatan 1 dan 2, lalu surat pembekuan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), hingga pembatalan TDUP,” tegasnya.
Akhirnya, Dinas Pariwisata mengirimkan bantib atau permohonan penegakan perda ke Satpol PP Surabaya pada 27 Agustus 2018. Karena memang semua izinnya sudah gugur karena tidak mengelola limbah B3, maka Satpol PP pun mengirimkan surat pemberitahuan ke PT Star dan akhirnya dilakukan penyegelan pada 31 Agustus 2018. “Setidaknya, itulah berbagai pelanggaran yang dilakukan PT Star hingga akhirnya kami (Pemkot Surabaya) melakukan penyegelan,” pungkasnya. (frd/amr)