Ingin Pemerataan Ekonomi, Pemerintah Perkuat Permodalan Rakyat

Bogor: Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengumpulkan para anggota Kabinet Kerja untuk membahas agenda pemerintah di tahun 2017 ini. Rapat kabinet paripurna tersebut digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/3).

Saat memimpin jalannya rapat yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Kerja tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerataan akan menjadi bidikan pemerintah sejak awal tahun ini.

"Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan. Meskipun kita tahu bahwa angka gini ratio kita sedikit membaik, tetapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi," ujar Presiden.

Oleh karena itu, Presiden mengajak jajarannya untuk bekerja keras dalam rangka menurunkan angka kesenjangan tersebut. Banyak cara yang akan ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan memperkuat akses rakyat kepada permodalan.

Peningkatan akses rakyat kepada permodalan diyakini akan membuat daya kompetitif masyarakat dan inklusi keuangan rakyat akan semakin tinggi.

Dalam pidato pengantarnya di Rapat Kerja tersebut, Presiden menyampaikan agar program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal ditingkatkan lagi.

Pada tahun depan, KUR (kredit usaha rakyat) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya.

"Asuransi untuk ini juga perlu diberikan dan ditingkatkan sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin 'bankable'," imbuhnya.

Presiden juga menyampaikan hal mengenai kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah. Terhadap hal tersebut, Presiden menginstruksikan agar dilakukan lebih masif lagi.

"Ini sangat penting karena kita ingin rakyat mendapatkan akses kepada tanah. Oleh sebab itu, saya minta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, yang berkaitan dengan tanah-tanah adat dan sertifikat untuk rakyat, saya kira harus menjadi fokus perhatian kita bersama dan kita lakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini," ujarnya.

Sedangkan, beberapa hal lain yang ditekankan Presiden terkait upaya pemerataan ini adalah akses peningkatan keterampilan masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Kemudian, di bidang pendidikan, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan agar distribusi Kartu Indonesia Pintar mulai menyasar pada kalangan yang selama ini belum tersentuh kebijakan tersebut. (frd)