Indonesia Kecam Keras Pembakaran Al Qur'an oleh Politisi Swedia

Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi pembakaran salinan Al-Qur'an oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Garis Keras. Tindakan itu dinilai telah melukai dan menodai toleransi umat beragama.

Diketahui, pembakaran Al-Qur'an dilakukan oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Garis Keras. Paludan, yang juga berkewarganegaraan Swedia, pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu, ketika dia membakar Al-Qur'an.

Pembakaran Al-Qur'an itu terjadi saat demonstrasi anti-Turki dan upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO yang terjadi di Stockholm.

Paludan tidak dapat dihubungi melalui surat elektronik atau email untuk dimintai komentar. Dalam izin yang diperolehnya dari polisi, dikatakan protesnya dilakukan terhadap Islam dan apa yang disebut upaya Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia.

Beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait, mengecam pembakaran salinan Al-Qur'an. "Arab Saudi menyerukan untuk menyebarkan nilai-nilai dialog, toleransi, dan hidup berdampingan, serta menolak kebencian dan ekstremisme," kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan.

Aksi tersebut meningkatkan ketegangan Swedia dengan Turki yang membutuhkan dukungan Ankara untuk masuk ke aliansi militer.

"Kami mengutuk sekeras mungkin serangan keji terhadap kitab suci kami. Tindakan anti-Islam ini, yang menargetkan umat Islam dan menghina nilai-nilai suci kami, dengan kedok kebebasan berekspresi sama sekali tidak dapat diterima," kata Kementerian Luar Negeri Turki dilansir Reuters, Minggu, 22 Januari 2023.

Pernyataannya dikeluarkan Turki setelah seorang politisi anti-imigran dari sayap kanan membakar salinan Al-Qur'an di dekat Kedutaan Besar Turki di Stockholm.

Kementerian Luar Negeri Turki mendesak Swedia untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap para pelaku dan mengundang semua negara untuk mengambil langkah nyata melawan Islamofobia.

Protes terpisah terjadi di kota yang mendukung Kurdi dan menentang tawaran Swedia untuk bergabung dengan NATO. Sekelompok demonstran pro-Turki juga mengadakan rapat umum di luar kedutaan. Ketiga acara tersebut memiliki izin polisi.

Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom mengatakan bahwa provokasi Islamofobia sangat mengerikan. "Swedia memiliki kebebasan berekspresi yang luas, tetapi itu tidak berarti bahwa Pemerintah Swedia, atau saya sendiri, mendukung pendapat yang diungkapkan," kata Billstrom di Twitter.