India Perpanjang Lockdown, Kasus Covid-19 349.691 Sehari

Kasus harian positif Covid-19 di India mencapai rekor tertinggi, yakni 350.000. Dikutip dari kantor berita AFP, Minggu 25 April 2021, negara berpenduduk 1,3 miliar ini mencatat 349.691 kasus harian baru dan 2.767 kematian tertinggi sejak awal pandemi di India.

"Kami memutuskan untuk memperpanjang lockdown selama satu minggu. Malapetaka (virus) corona terus berlanjut dan tidak ada jeda. Semua orang mendukung perpanjangan lockdown," terang Kepala Menteri New Delhi, Arvind Kejriwal.

Keputusan tersebut ditempuh usai sistem perawatan kesehatan India sedang berjuang melawah kekurangan oksigen dan obat-obatan. Sementara banyak keluarga pasien juga kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Sejumlah kritik ke pemerintah India berdatangan karena mereka dituduh tidak bersiap melawan gelombang kedua Covid-19.

Kengerian akibat Covid-19 di India semakin kentara saat televisi dan foto-foto yang tersebar di media sosial menunjukkan kremasi massal di seluruh negeri. Kremasi massal dilakukan saat seluruh negeri kehabisan ruang akibat korban tewas Covid-19 yang sangat banyak. Para jurnalis di berbagai kota mempertanyakan angka resmi yang dikeluarkan pemerintah India.

Menurut data yang dihimpun AFP, dalam tujuh hari terakhir, India telah mencatat lebih dari dua juta kasus atau meningkat 58 persen dari minggu sebelumnya. Kota-kota lain di India memberlakukan lockdown, aturan jam malam, atau pembatasan lainnya untuk menahan laju penyebaran Covid-19.

Lebih lanjut, pemerintah India terus berupaya menyediakan pasokan oksigen melalui kereta api khusus dan jalur udara dari negara lain.

Pemerintah India "Bungkam" Kritik

Pemerintah India meminta Twitter untuk menghapus puluhan twit yang mengkritik penanganan wabah virus corona di India. Permintaan tersebut dilontarkan pemerintah India setelah negara tersebut mencatatkan rekor terburuk jumlah kasus Covid-19 dalam sehari.

Twitter lantas menangguhkan beberapa twit setelah pemerintah India melakukan pengajuan hukum. "Pemerintah membuat perintah darurat untuk menyensor twit," ungkap Twitter di database Lumen, sebuah proyek Universitas Harvard.

Dalam pengajuan hukum pemerintah, tertanggal 23 April 2021, dan diungkapkan di Lumen, ada 21 twit yang diminta untuk dihapus. Di antara twit tersebut, ada yang berasal dari seorang anggota parlemen bernama Revnath Reddy, seorang menteri di negara bagian Benggala Barat bernama Moloy Ghatak, dan seorang filmmaker bernama Avinash Das.

Pemerintah India melakukan pengajuan hukum di bawah payung Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000 sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu 24 April 2021.