Ikrar Netralitas ASN Sekretariat Daerah Jateng

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berikrar siap menjaga netralitas, seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2024.

Ikrar netralitas ASN tersebut dibacakan oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, dan diikuti oleh seluruh ASN yang melaksanakan apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Senin 30 Oktober 2023.

Pada kesempatan tersebut, Sekda mengajak ASN untuk menyukseskan pesta demokrasi mendatang, serta tidak mempersulit pihak-pihak penyelenggara Pemilu.

"Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada menjadi tanggung jawab kita semua sebagai ASN. Sehingga, jangan sampai kita justru membebani Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk mengawasi kita," ujarnya.

Pihaknya menekankan, ASN berkewajiban mendukung dan menjaga kelancaran Pemilu. Oleh sebab itu, ASN harus menjaga netralitas, hal itu juga ditunjukkan dengan tidak mengomentari hal-hal yang berbau politik di sosial media.

Dalam ikrar netralitas ASN tersebut, terdapat empat poin penting dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN Pemprov Jateng dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024.
Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan berita bohong. Poin terakhir, yaitu menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apa pun.

Lima ASN menerima SK pensiun. (Foto: Humas Jateng)

Pada kesempatan itu, Sekda juga menyerahkan Surat Keputusan Pensiun kepada lima ASN di lingkungan Setda Jateng. SK diserahkan kepada staf Analis Badan Usaha Milik Daerah pada Biro Perekonomian, Yuvita Norma; Pramu Bhakti Bagian Biro Umum, Mulyanto dan Parengno; Analis Pengembangan Kompetensi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, Riyanto; serta Pengadministrasi Umum pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Zuhri Wijayanto.