IDR Desak Prabowo Bertindak Tegas Atas Perusak Negara
Presiden Prabowo selaku pemegang mandat Rakyat Indonesia didesak untuk bersikap tegas dan kesatria dalam membersihkan birokrasi negara demi menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia. Para perusak negara yang dilakukan oleh para pembantunya harus diusut dengan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli di Jakarta, Senin 27 Juli 2026 menjawab pertanyaan pers diseputar kasus-kasus hukum yang sedang terjadi.
"Presiden Prabowo harus bersikap lebih tegas dan kesatria, tidak bisa beliau membiarkan praktik-praktik korupsi yang merusak negara dibiarkan tidak jelas dalam upaya penegakan hukumnya," tegas Fathorrahman Fadli.
Fathorrahman Fadli menyatakan kesetujuannya pada gagasan 'hukuman mati' bagi para koruptor yang telah mencuri uang negara ratusan triliun. "Hukuman mati atas koruptor kelas kakap semacam eks Jampidsus Febri Adriansyah adalah langkah strategis untuk memberi efek jera pada para pelaku dan calon pelaku korupsi uang negara," jelas.
Penegakan hukum adalah keniscayaan yang harus dilakukan oleh seorang Presiden melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pengabaian atas penegakan hukum akan berdampak buruk bagi perkembangan dunia politik maupun bisnis.
Dosen di perguruan tinggi di Jakarta itu menjelaskan, ekonomi nasional akan semakin terpuruk jika Presiden tidak berani menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas politik. Untuk itu Presiden harus menegakkan hukum agar Republik Indonesia ini tetap utuh dan keluar dari bahaya disintegrasi bangsa.
"Investor mana yang mau memasukkan modalnya di negeri yang hukumnya amburadul, aparatnya korup, jangan bermimpi ada investor datang," keluhnya.
Berbagai kasus seputar program unggulan seperti korupsi proyek Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat (SR), Universitas Republik Indonesia, Danantara, Agrinas, dan beberapa proyek nasional lainnya harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Pemerintah harus menjelaskan pada rakyat secara terbuka, transparan dan akuntabel, sebab seluruh pendanaan atas semua itu bersumber dari APBN yang merupakan uang rakyat," tegasnya.
Waspadai Manuver Ketum-ketum Partai
IDR juga mengingatkan kemungkinan akan terus berkembangnya manuver-manuver para pemimpin partai politik yang akan mencari muka Presiden Prabowo. Melalui berbagai kegiatan partai, mereka yang mayoritas memiliki masalah hukum akan berusaha menjilat presiden Prabowo demi mengamankan diri dari masalah hukum akibat korupsi yang dilakukan.
"Seorang pemimpin negara tidak boleh terjebak pada pujian-pujian Ketua-Ketua partai. Mereka sejatinya tidak sedang membela negara, namun sebahgai usaha menyelamatkan diri dari jeratan hukum," jelas penulis biografi tokoh-tokoh nasional itu.